SOLOPOS.COM - Demonstrasi Masyarakat Bersama Antikorupsi, Jumat (3/10/2014). (JIBI/Solopos/Antara/Wahyu Putro A.)

Massa yang menamakan diri Masyarakat Bersama Antikorupsi melakukan aksi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Jumat (3/10/2014). Unjuk rasa yang diikuti puluhan orang itu mendesak pemerintahan yang dipimpin calon presiden dan calon wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) mendatang merealisasikan janjinya menciptakan pemerintahan bersih dan berani melakukan pemberantasan korupsi tanpa kompromi. (JIBI/Solopos/Antara/Wahyu Putro A.)

Demonstrasi Masyarakat Bersama Antikorupsi, Jumat (3/10/2014). (JIBI/Solopos/Antara/Wahyu Putro A.)

Kanalsemarang.com, KUDUS – Puluhan mahasiswa Universitas Muria Kudus (UMK), Selasa, melakukan penggalangan tanda tangan sebagai dukungan penolakan terhadap segala bentuk praktik korupsi dalam rangka peringatan Hari Antikorupsi se-Dunia.

Promosi Program Pemberdayaan BRI Bikin Peternakan Ayam di Surabaya Ini Berkembang

Penggalangan tanda tangan dilakukan di atas kain putih sepanjang 12 meter.

Selain menggalang tanda tangan, 50-an mahasiswa Fakultas Hukum UMK yang mendapat dukungan Rektor UMK Suparnyo juga menggelar orasi di depan kampus.

Di tempat terpisah, sejumlah aktivis di Kudus yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (SIMAK) yang merupakan gabungan dari Konsorsium Masyarakat untuk Kudus Bersih (KMKB), HORISONA, GeTRaK, Gemataku, dan Pandawa juga menggelar aksi serupa.

Jika aksi para mahasiswa digelar di kampus, para aktivis tersebut menggelar aksi serupa di depan kantor Kejaksaan Negeri Kudus.

Dalam aksinya itu, para pengunjuk rasa tidak hanyak berorasi karena mereka juga menggelar aksi teatrikal yang menggambarkan masih banyaknya pejabat yang melakukan korupsi.

Sekretaris KMKB Slamet Machmudi dalam aksinya di depan kantor Kejari Kudus menambahkan, belum semua aparat penegak hukum kompak dalam visi dan misi pemberantasan korupsi.

“Masih banyak oknum aparat hukum, terutama di daerah yang mengambil peluang subyektif dalam menangani kasus korupsi,” ujarnya seperti dikutip Antara, (9/12/2014).

Bahkan, lanjut dia, kasus korupsi menjadi ladang baru guna mendapatkan penghasilan tambahan dari hasil kejahatan para koruptor.

Lemahnya partisipasi publik terhadap APBN dan APBD, kata dia, berpotensi terjadi penyalahgunaan.

Dampaknya, lanjut dia, banyak kegiatan pembangunan yang sarat dengan pemborosan uang rakyat.

Untuk menyamarkan nuansa korupsinya, kata dia, oknum pejabat membuat model kegiatan yang tidak berorientasi pada perioritas kebutuhan dan akuntabilitasnya sulit dipertanggungjawabkan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya