SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Aksi unjuk rasa yang melibatkan Serikat Tani Ampera Banyumas, Paguyuban Petani Banyumas, Aliansi Gerakan Reformasi Agraria, Fron Mahasiswa Nasional, dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia itu diawali dengan long march dari Pendapa Wakil Bupati Banyumas, di Purwokerto.
Dalam aksi unjuk rasa itu, massa membawa berbagai poster dan spanduk, antara lain bertuliskan “Hari Tani Nasional ke-54, Hentikan Intimidasi Kriminalisasi serta Tindakan Militerisme terhadap Kaum Tani”, “Bupati Mana Janjimu”, “Cabut HGU PT RSA”, “Harusnya Militer Mengayomi Bukan Memusuhi Rakyat”, “Tegakkan Reforma Agraria Sejati.
Sesampainya di depan Pendapa Si Panji, perwakilan massa pun berorasi secara bergantian.
“TNI AD Kodam IV Diponegoro melakukan pemaksaan untuk menandatangani perjanjian, kepada Stan Ampera, Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Banyumas,” kata Ketua Stan Ampera Banyumas Katur Setiabudi.
Menurut dia, perjanjian tersebut berisi bahwa Stan Ampera dibatasi tanah garapannya seluas 110 hektare dan harus membayar pajak kepada PT Rumpun Sari Antan (RSA), sebuah perusahaan yang dijadikan Kodam IV Diponegoro sebagai pundi-pundi pemasukan keluarga purnawirawan.
Terkait hal itu, dia mengatakan bahwa Front Perjuangan Rakyat menuntut pencabutan Hak Guna Usaha (HGU) PT Rumpun Sari Antan di Darmakradenan.
“Hentikan intimidasi dan kriminalisasi terhadap petani serta hentikan perampasan tanah. Kami menuntut DPRD Banyumas turut memperjuangkan hak atas tanah warga Darmakradenan dan petani pada umumnya,” katanya.
Selain itu, kata dia, pihaknya menuntut DPRD untuk menagih janji Bupati Banyumas untuk memfasilitasi warga Darmakradenan dengan Badan Pertanahan Nasional.
