SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
<p><strong>Semarangpos.com, SEMARANG —</strong> Sejumlah pihak menilai iklim industrial antara pemerintah, pengusaha, dan karyawan di Jawa Tengah dinilai relatif lebih baik dibandingkan dengan daerah lain. Karena peserta pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serentak 2018 diimbau tidak gegabah melakukan kontrak politik dengan kelompok pekerja atau buruh yang berpotensi menimbulkan polemik baru antara pekerja dan pemilik usaha.</p><p>Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi Sukamdani menyebut baiknya hubungan industrial itu menjadi daya tarik tersendiri bagi Jateng di mata para investor. Hal itu ditambah pula oleh tingkat upah pekerja di daerah tersebut yang elatif bersaing.</p><p>“Hubungan industrialnya saya rasa sudah sangat baik. Terutama proses komunikasi antara pengusaha dan pekerja bagus. Tidak seperti di beberapa daerah lain yang tipe pekerjanya ketika ada tuntutan lakukan aksi dulu baru negosiasi,” katanya, Selasa (10/4/2018).</p><p>Untuk itu, dia berharap agar dua orang calon gubernur Jateng, yakni Sudirman Said dan Ganjar Pranowo, tidak gegabah melakukan kontrak politik dengan kelompok pekerja atau buruh yang berpotensi menimbulkan polemik baru antara pekerja dan pemilik usaha.</p><p>Pernyataan Hariyadi Sukamdani itu diamini pula oleh Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jateng Frans Kongi. Dia menilai iklim berusaha di provinsi dengan jumlah penduduk hingga 34 juta orang ini relatif kondusif dan mendukung aktivitas berusaha.</p><p>Dia menilai pemerintah daerah di sejumlah kabupaten dan kota telah menunjukkan dukungan yang positif terhadap aktivitas bisnis. Kendati demikian, menurutnya masih terdapat sejumlah perbaikan yang perlu dilakukan oleh para birokrat daerah.</p><p>“Untuk itu kami harap siapapun pejabat yang memimpin Jateng ini, bisa menjaga kondusifitas yang terjaga saatt ini. Agar semakin banyak investor tertarik ke sini semakin banyak pekerja yang terserap,” ujarnya.</p><p>Sementara itu, calon Gubernur Jateng yang juga merupakan petahana, Ganjar Pranowo, menyatakan bahwa pihaknya hingga saat ini tidak melakukan kontrak politik apapun dengan para pekerja. Pasalnya, hingga saat ini dia menilai belum ada tuntutan yang berarti dari kelompok masyarakat tersebut.</p><p>“Kalau pun ada [kontrak politik], saya selalu tekankan masuk akal tidak idenya. Kalau tidak dan memberatkan kalangan lain, saya pikir itu sebuah tindakan bunuh diri,” katanya.</p><p>Di sisi lain, Sudirman Said juga melihat bahwa hubungan industrial yang terjadi di Jateng terus menunjukkan kondisi yang kondusif. Menurutnya, apabila terjadi persoalan baik antara pengusaha, pekerja, konsumen, dan pemerintah, pihaknya akan mengedepankan proses dialog untuk menyelesaikannya.</p>