SOLOPOS.COM - Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, mengumumkan seluruh sekolah di Jateng libur menyusul bahaya penyebaran virus corona, Sabtu (14/3/2020). (Semarangpos.com/Humas Pemprov Jateng)
Solopos.com, SEMARANG — Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jawa Tengah atau Jateng mendesak pemerintah mengungkap persebaran virus corona secara transparan. Selama ini, IDI menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng kurang memberikan informasi secara terperinci kepada masyarakat.
Padahal, informasi yang terperinci itu bisa membantu pemerintah dalam mengatasi persebaran virus corona (Covid-19). Salah satu fungsinya yakni dengan meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya pandemi Covid-19.
“Ada semacam ketakutan dari pemerintah, kalau memberikan data terperinci akan membuat keresahan masyarakat. Tapi, itu enggak bisa. Masyarakat justru harus tahu agar kewaspadaannya meningkat,” tutur Kepala Bidang (Kabid) Humas IDI Jateng, dr. Reni Yulianti, kepada Solopos.com, Jumat (27/3/2020).
Ganjar Pranowo Bantah Kota Tegal Lockdown, Orang Masih di Jalan
Ganjar Pranowo Bantah Kota Tegal Lockdown, Orang Masih di Jalan
Reni menambahkan hingga saat ini pemerintah hanya memberikan imbauan kepada masyarakat agar melakukan social distancing dan tetap di rumah. Kenyataannya, masih banyak warga yang tak mengindahkan imbauan tersebut.
Kondisi itu bahkan diperparah dengan pernyataan dari sejumlah pejabat daerah yang menyebutkan wilayahnya belum terpapar virus corona. Di sinilah pentingnya pemerintah membuka data persebaran virus corona di Jateng.
“Jadi ini perlu dibuka. Masyarakat biar tahu berapa jumlah ODP, PDP, maupun pasien yang positif di sekitar tempat tinggalnya. Ini kan yang selama ini tidak ada,” katanya.
Selama ini, Pemprov Jateng memang kurang memberikan informasi terkait daerah persebaran virus corona. Data yang tercantum di laman corona.jatengprov.go.id hanya memuat jumlah pasien berdasar rumah sakit tempat perawatan.
Dalam peta tersebut, hanya muncul angka jumlah pasien positif, ODP, dan PDP di tiap kabupaten/kota. Tidak ada informasi asal pasien hingga ke tingkat kelurahan/desa yang sangat penting untuk tracing penularan.
Mahfud MD: Pemerintah Siapkan PP Tentang Lockdown
Bahkan dalam beberapa kasus, rilis kasus kematian terlambat sehari setelah kejadian. Misalnya kasus kematian pertama pasien di RSUD dr Moewardi Solo pada 11 Maret lalu, baru diumumkan sehari setelahnya. Begitu pula kematian keempat di Solo yang sampai saat ini belum terkonfirmasi asal usul si pasien.
“Bukan hanya soal itu [daerah persebaran], informasi terkait kelangkaan APD [alat pelindung diri] bagi tenaga kesehatan juga kurang. Rumah sakit mana yang paling butuh APD tidak disampaikan,” ujar Reni.
PDP Corona, Anggota DPR Asal Jateng Imam Suroso Meninggal Dunia
Reni pun meminta Pemprov Jateng untuk lebih bersinergi dengan IDI dalam penanganan wabah virus corona, termasuk mengungkap data persebaran.
“Kami punya komitmen untuk membantu, memberikan informasi secepatnya. Daerah atau area mana yang ada PDP maupun ODP bisa kita informasikan. Masalah ini butuh kerja sama banyak pihak. Jangan bekerja sendiri,” tuturnya.
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Jateng, Zaenal Abidin Petir. Dia mendesak Pemprov Jateng harus transparan dalam mengungkap persebaran virus corona. Bahkan, hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 154 UU No.36/2009 tentang Kesehatan.
Pasien Positif Corona Ke-4 yang Meninggal di RSUD Moewardi Solo dari Sukoharjo
“Kalau identitas pasien memang tidak boleh disebutkan, tapi daerah yang terdapat kasus harus disampaikan secara terbuka. Harapannya masyarakat jadi lebih aware,” ujar Zaenal.