INFRASTRUKTUR : Kementerian PU Siap Bangun Rumah Susun Sewaan untuk Buruh

RUSUNAWA JURUG

Kanalsemarang.com, SEMARANG – Kementerian Pekerjaan Umum berencana membangun rumah susun yang bisa disewa tiap bulan oleh para buruh di Kota Semarang, Jawa Tengah.

Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima

“Program Kementerian PU berupa pembangunan rumah susun untuk buruh pada tahun 2015 itu akan menjadi pilot project dan ke depannya akan dibangun di daerah lain,” kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Jawa Tengah Wika Bintang seperti dikutip Antara, Kamis (11/12/2014).

Ia menjelaskan bahwa rumah susun untuk buruh akan dibangun di lahan seluas 1,4 hektare milik pemerintah kota setempat yang terletak di Kelurahan Jrakah, Kecamatan Tugu, Kota Semarang.

“Pada lahan seluas 1 hektare akan dibangun tiga bangunan utama yang terdiri atas empat lantai dan tiap bangunan ada 94 kamar, sedangkan sisa lahan akan dibangun berbagai fasilitas pendukung, seperti tempat parkir dan taman,” ujarnya.

Kendati demikian, Wika mengaku tidak mengetahui berapa besaran anggaran dari pemerintah pusat untuk membangun rumah susun tersebut, termasuk kriteria buruh yang berhak menyewa rumah susun itu.

“Dananya belum tahu berapa. Akan tetapi, yang jelas Kementerian PU siap mendanai pembangunan rumah susun dan untuk fasilitas pendukung akan dicarikan dana CSR (corporate social responsibility),” katanya.

Ia mengharapkan pemerintah kabupaten/kota lainnya juga dapat menyediakan lahan seluas minimal 2 hektare guna pembangunan rumah susun buruh di daerah lain.

“Usulan dari pemerintah daerah terkait dengan pembangunan rumah susun buruh dapat disampaikan kepada Gubernur melalui dinas dan diteruskan ke Kementerian PU,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jateng Dono Rahardjo berharap harga sewa rumah susun untuk buruh tidak terlalu mahal agar tidak memberatkan mereka.

“Rumah susun buruh ini menjadi satu dari beberapa permintaan yang kami sampaikan kepada Gubernur Jateng selain penyediaan transportasi massal yang representatif,” katanya.