SOLOPOS.COM - Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyerahkan insentif fiskal senilai Rp9,6 miliar kepada Pemkab Jepara, Senin (31/7/2023). Pemkab Jepara menjadi kabupaten berkinerja terbaik dalam pengendalian inflasi periode Januari-Maret 2023. (Istimewa/jatengprov.go.id)
Solopos.com, JEPARA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI menyerahkan penghargaan kepada Pemkab Jepara atas prestasinya menjadi kabupaten berkinerja terbaik dalam pengendalian inflasi periode Januari-Maret 2023.
Penyerahan penghargaan itu berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri RI, Jakarta, Senin (31/7/2023). Atas prestasinya tersebut, Pemkab Jepara bersama 29 kabupaten/kota pengendali inflasi terbaik lainya memperoleh insentif fiskal senilai Rp9,6 miliar dari Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jepara selaku Ketua Pelaksana Harian Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jepara, Edy Sujatmiko, mengaku bersyukur atas prestasi tersebut. Terlebih, Jepara merupakan satu-satunya dari Jawa Tengah yang memperoleh penghargaan tersebut.
“Artinya, upaya pengendalian inflasi kita pada periode I tahun 2023, yaitu Januari-Maret dinilai berhasil oleh pemerintah,” katanya, seperti dikutip dari jatengprov.go.id, Rabu (2/8/2023).
Terdapat belasan langkah pengendalian inflasi yang telah dilakukan TPID Jepara. Salah satunya, memotong jalur distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat (kepokmas) sehingga distribusi dan harganya stabil. Kepokmas seperti telur, beras, hingga bawang dan cabai kerap memberi andil terbesar dalam inflasi.
“Lantaran TPID itu terdiri atas berbagai perangkat daerah, kami bagi tugasnya berdasar tupoksi perangkat daerah,” katanya.
Selain itu, lanjut sekda, hal yang menjadi atensi pemerintah pusat dalam pengendalian inflasi, yakni kerja sama antardaerah. Anggota TPID Kabupaten Jepara diarahkan untuk tidak hanya mengejar kerja sama dalam bentuk menjual produk ke luar daerah.
“Banyak yang tidak menyadari bahwa mendatangkan kepokmas dari luar daerah atau produsen langsungnya, itu berarti memotong jalur distribusi. Itu kan menjadikan warga bisa membeli kepokmas dengan harga murah. Jadi jangan hanya mengejar kerja sama antardaerah (KAD) yang berbentuk penjualan barang ke daerah lain,” tandasnya.
Selain kerja sama antardaerah, bentuk kebijakan lain yang dilakukan di Jepara dalam pengendalian inflasi adalah pemantauan rutin harga kepokmas, aktif di zoom meeting pengendalian inflasi, penyampaian infromasi harian perkembangan harga melalui radio, penyelenggaraan pasar murah, dan optimalisasi lahan pekarangan.
Penjabat (Pj) Bupati Jepara, Edy Supriyanta, mengapresiasi penghargaan yang telah dicapai Pemkab Jepara. Penghargaan tersebut dapat dicapai atas dukungan seluruh pihak, seperti Forkopimda, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta seluruh masyarakat Jepara.
“Semoga kita bisa mempertahankan bersama-sama menekan dan tidak terjadinya inflasi di Kabupaten Jepara,” katanya.