SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Semarangpos.com, SEMARANG — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) terus mengencarkan kerja sama internasional dengan Tiongkok. Kerja sama itu baik meliputi bidang pendidikan, perdagangan, investasi, pariwisata, maupun infrastruktur.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin, saat menjadi keynote speaker dalam seminar bertajuk Menuju Sinergitas Global Maritime Fulcrum RI: Belt and Road Intiatives Tiongkok di Auditorium Fakultas Kedokteran Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) Semarang, Kamis (18/10/2018).
“Pada prinsipnya kerja sama luar negeri, termasuk dengan Tiongkok menjadi peluang untuk menarik investasi yang padat modal dan sekaligus padat karya guna mendorong kemajuan pembangunan daerah, menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan,” ujar Yasin dikutip laman Internet resmi Pemprov Jateng.
Selain Yasin, seminar itu juga turut menghadirkan Rektor Unwahas, Prof. Dr. Mahmutarom, Konsulat Jenderal (Konjen) Tiongkok, Gu Jingqi, dan Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri, Siswo Pramono.
Yasin mengatakan, khusus dengan Tiongkok, Pemprov Jateng telah melakukan beberapa pertemuan untuk mendorong peningkatan kerja sama, seperti investasi Negeri Tirai Bambu itu ke Jateng, pembelajaran tentang pembangunan infrastruktur dan pengelolaan bencana.
Kemudian dengan Provinsi Fujian, Tiongkok, Jateng juga meningkatkan hubungan sister province agar terjalin kesepakatan di bidang perdagangan, perluasan kerja sama di bidang infrastruktur dan energi, pariwisata, serta pengenalan budaya kedua daerah.
Selain itu, dilakukan juga perluasan kerja sama di bidang perikanan dan kelautan, terutama dalam pengolahan produk laut di kawasan China-ASEAN, serta pengenalan kesenian budaya Jateng dalam dalam kemasan tarian, dan mini orkestra di Zhicheng Fuzhou University.
“Kerja sama Jateng dengan Tiongkok sudah lama terjalin di berbagai bidang. Kita segera tindaklanjuti,” ujar pria yang akrab disapa Gus Yasin itu.
Ia menambahkan, pada dasarnya daerah memerlukan kerja sama dengan pihak luar negeri agar dapat mendayagunakan sumber daya yang dimiliki secara lebih optimal, sehingga mempercepat pembangunan daerah. Namun demikian, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam prinsip-prinsip kerjasama luar negeri oleh pemda.
“Yaitu negara tersebut harus ada hubungan diplomatik dengan Indonesia atau sesuai politik luar negeri Indonesia, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, sesuai dengan kewenangan pemda, serta tidak berpotensi mengganggu stabilitas politik dan keamanan dalam negeri,” terangnya.
KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya