Solopos.com, SEMARANG – Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Abdul Kholik, meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) untuk melakukan persiapan menghadapi bencana banjir yang kerap melanda wilayah tersebut saat musim hujan.
Hal ini disampaikan Abdul Kholik dalam acara Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Kesiapan Jawa Tengah Menghadapi Banjir 2024 di Kantor DPD RI, Kota Semarang, Jumat (10/11/2023).
Promosi BRI Dipercaya Sediakan Banknotes untuk Living Cost Jemaah Haji 2024
“Kami menindaklanjuti usulan teman-teman. Maka di awal musim hujan ini, kami sengaja mengingatkan semua stakeholder agar bersiap-siap [mengantisipasi bencana banjir]. Dari paparan narasumber [FGD] tadi, ternyata kita masih banyak problem dari hulu, tengah, hingga hilir,” ujar Abdul Kholik.
Senator DPD dari wilayah Jateng ini mengatakan masalah banjir di Jateng jika dirunut dari awal tidak bisa dilepaskan dari persoalan tata ruang yang memengaruhi daerah resapan air. Sedangkan di bagian hilir, pihaknya meminta pemerintah atau dinas terkait untuk mengecek tanggul-tanggul di sepanjang pantura.
“Karena di hulu itu juga enggak ada penahan air, maka harus ada bendungan supaya air enggak langsung turun. Di hilir, cek tanggul, jangan sampai seperti kemarin [tahun 2022] ada yang jebol karena tidak terkontrol,” tegas senator DPD asal Kabupaten Cilacap itu.
Abdul menyampaikan kesiapsiagaan mengantisipasi banjir menjelang musim hujan ini bertujuan untuk mencegah timbulnya korban jiwa. Sebab pada tahun 2022 lalu, kurangnya mitigasi bencana menjelang musim hujan telah mengakibatkan enam korban jiwa melayang akibat bencana banjir.
Pihaknya juga meminta agar pemerintah daerah (pemda) setempat mulai tegas dalam menindak maupun menyosialisasikan peraturan daerah (perda) terkait pengelolaan sampah. Tujuannya, tak lain untuk mencegah masyarakat membuang sampah sembarangan, khususnya di aliran sungai.
“Harus sudah mulai edukasi ketat bahwa sanksi-sanksi mulai diterapkan. Sehingga bisa mengurangi risiko aliran sungai tersumbat sampah yang bisa menyebabkan banjir. Kami nanti juga akan berkolaborasi dengan masyarakat untuk bersih-bersih sungai, supaya bisa membantu mengurangi risiko banjir,” terangnya.
Tata Ruang
Senada disampaikan Manajer Advokasi dan Kampanye Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jateng, Iqbal Alma, yang menilai kebijakan tata ruang di wilayah Jateng menyimpan banyak masalah. Apalagi, dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang saat ini tengah dikaji Pemprov Jateng, ada risiko wilayah perlindungan atau resapan air dihilangkan.
“Tata ruang ini tidak merespons banyak masalah di Jateng, termasuk banjir. Kawasan konservasi dan cagar alam dikurangi sebanyak 17.000. Itu ada rencana dan sudah digodok, sepertinya akan disahkan tahun 2024,” ungkap Iqbal.
Oleh sebab itu, Walhi Jateng berharap RTRW di Jateng tidak hanya berlandaskan investasi, namun juga bisa berlandaskan permasalahan bencana yang ada. Apalagi, mengingat daerah pesisir Pantura yang disebut-sebut sebagai salah satu wilayah di Indonesia yang paling cepat tenggelam karena masalah penurunan permukaan tanah atau land subsidence.
“Tahun 2035 kota Pekalongan diprediksi hilang, nah Kota Semarang apalagi. Maka saya rasa, kebijakan tata ruang tidak lagi melandaskan pada pembangunan investasi, tapi harus sesuai dengan daya dukung Jateng dalam mengatasi persoalan bencana,” tegas Iqbal.
FGD Kesiapan Jawa Tengah Menghadapi Banjir 2024 ini juga turut diikuti perwakilan dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Jateng.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
