Solopos.com, SEMARANG – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah menghapus 174 konten hoaks terkait Pemilu 2024 sepanjang tahun 2023 ini. Hal tersebut disampaikan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Usman Kansong, saat menghadiri Konvensi Humas Indonesia 2023 di Hotel Patra, Kota Semarang, Sabtu (2/9/2023).
Menurut Usman,174 konten hoaks yang dihapus atau di-take down itu mayoritas mengandung unsur keagamaan dan radikalisme. Ratusan konten itu tersebar di sejumlah platform media sosial seperti Facebook, X atau Twitter, Youtube, Instagram, dan Tiktok.
Promosi Keren! BRI Jadi Satu-Satunya Merek Indonesia di Daftar Brand Finance Global 500
“Agama dijadikan senjata atau instrumen [konten] politik. Katakanlah politik identitas dan kita cegah itu [hoaks] dengan take down,” ujar Usman.
Usman pun tak menampik jika angka tersebut masih bisa meningkat karena masih memasuki tahun politik. Mengingat pada pemilu sebelumnya, konten-konten hoaks akan semakin masif bertebaran di media sosial menjelang pemilu.
“Berdasarkan pengalaman 2019, itu jumlah haoks politik meningkat jelang pemilu. Karena pada 2018 Agustus hanya ada 14 [konten hoaks], tapi Maret 2019 atau sebulan sebelum pemilihan, naik jadi 327. Kemudian April saat pemilihan, turun menjadi 277. Dari pengalaman itu, kita harus antisipasi sekarang. Kita terus pantau ruang digital, ada hoaks politik, langsung take down,” ungkapnya.
Kendati melakukan take down, Usman menyampaikan hal tersebut tidak bisa sembarangan dilakukan. Sebab, pihaknya hanya bisa melakukan take down terhadap konten politik yang memiliki unsur black campaign.
“Kita kerja sama bersama Bawaslu [Badan Pengawasan Pemilu]. Misal kalau ada konten berbau masih abu-abu, hoaks politik atau negatif campaign, kita minta pendapat Bawaslu. Karena kalau masuknya negatif [campaign] boleh, dan black campaign yang enggak boleh,” terangnya.
Sementara untuk sosmed jenis private seperti Whatsapp hingga Telegram, Usman mengaku penanganan atau pengawasanya berbeda. Sebat, aplikasi tersebut tak bisa dipantau secara langsung karena bersifat pribadi.
“Kalau private terbatas, Whatsapp, Telegram, MiChat kita tak bisa pantau langsung. Perlu partisipasi masyarakat untuk melaporkan,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Umum (Ketum) Persatuan Humas (Perhumas) Indonesia, Boy Kelana Soebroto, bakal turut serta mengajak seluruh humas se-Indonesia menyuarakan hal yang baik dan bisa dipertanggungjawabkan.
“Kita juga akan ikut kampanye soal permasalahan informasi hoaks. Kita juga sudah punya program Indonesia Baik, sehingga narasi yang dibuat anggota Perhumas bisa menyejukan dan berimbang,” jelasnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
