Kanalsemarang.com, SEMARANG—Ikatan Alumni (IKA) Universitas Diponegoro Semarang mengusulkan kabinet di bawah pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla lebih ramping daripada kabinet sebelumnya.
“Kami sudah melakukan pengkajian, berdasarkan urusan pemerintahan yang harus ditangani, jumlah kementerian dapat dirampingkan jadi 27 unit,” kata Ketua IKA Undip Maryono seperti dikutip Antara, Kamis (11/9/2014).
Promosi BRI Hadiahkan Mobil dan Logam Mulia kepada Pemenang Super AgenBRILink
Hal itu diungkapkannya usai seminar Transformasi Kelembagaan Pemerintah untuk Optimalisasi Sumber Daya Indonesia yang menjadi rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2014 IKA Undip di Semarang.
Menurut Direktur Utama BTN itu, setidaknya ada tiga rekomendasi yang dihasilkan dari penyelenggaraan FGD (focus group discuccion) IKA Undip, Rabu, yang terbagi dalam empat klaster pembahasan.
Berbagai masukan kepada pemerintah dirangkum dalam empat klaster, yakni kelembagaan, ekonomi kerakyatan, hukum, dan maritim yang dibahas oleh para pakar dari Undip, non-Undip, maupun masyarakat.
“Tiga rekomendasi itu, pertama adalah penataan, pembentukan, penggabungan, serta pemisahan kementerian negara dari yang ada saat ini 34 kementerian menjadi hanya 27 kementerian,” ungkapnya.
Kedua, kata dia, pembentukan “superholding” untuk menggantikan fungsi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan rekomendasi yang ketiga adalan pembentukan Kementerian Maritim.
Ia menjelaskan rekomendasi IKA Undip itu bukan dengan pertimbangan asal ramping, melainkan dengan pertimbangan lebih substansial.
“Pertimbangannya bukan asal ramping, melainkan semangat kementerian yang efektif dan efisien sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan produktif untuk mengutamakan kepentingan masyarakat,” katanya.
Untuk Kementerian BUMN, kata dia, direkomendasikan tidak masuk bagian dari kabinet, tetapi dikelola secara lebih profesional dan fokus pada bentuk “superholding” (perusahaan induk BUMN).
“Pembentukan Kementerian Maritim menjadi sangat penting untuk memberikan kontribusi dan dukungan kinerja pemerintahan Jokowi-JK untuk mengembangkan segala potensi yang ada, terutama kemaritiman,” jelasnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
