Kampus di Semarang, Universitas Negeri Semarang (Unnes) akhirnya membatalkan pemberlakuan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI).
Semarangpos.com, SEMARANG — Universitas Negeri Semarang (Unnes) akhirnya membatalkan pemberlakuan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) bagi mahasiswa baru yang diterima melalui jalur mandiri. “Pemberlakuan SPI sebenarnya sebuah upaya subsidi silang karena menurunnya anggaran untuk perguruan tinggi negeri (PTN),” kata Rektor Unnes Prof. Fathur Rokhman di Semarang, Rabu (1/6/2016).
Promosi BI Rate Naik, BRI Tetap Optimistis Penyaluran Kredit Tumbuh Double Digit
Anggaran yang dimaksudkan adalah bantuan operasional PTN (BOPTN). Pada tahun 2015 lalu, BOPTN dialokasikan Rp42,7 triliun untuk seluruh PTN, sementara tahun 2016 ini hanya Rp37 triliun. Menurut dia, SPI adalah pemberian subsidi bagi mahasiswa yang mampu kepada mahasiswa tidak mampu sehingga mahasiswa tidak mampu bisa menuliskan sumbangan senilai Rp0 pada formulir.
Pemberlakuan SPI bagi mahasiswa dari jalur mandiri, lanjut dia, diperbolehkan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, tetapi karena ada penolakan dari mahasiswa akhirnya tidak jadi diberlakukan. “Karena SPI tidak jadi diberlakukan, efisiensi kampus akan kami berlakukan, antara lain pengurangan kuota sejumlah beasiswa kepada mahasiswa. Acara-acara seremonial juga dikurang,” katanya.
Fathur mencontohkan upacara wisuda hanya akan dilakukan di tingkat universitas, tingkat fakultas tidak lagi, demikian pula untuk kegiatan mahasiswa ditekankan peningkatan prestasi dan mutu akademik. Meskipun alokasi anggaran, termasuk beasiswa dibatasi kuotanya, ia mengatakan Unnes tetap akan mengalokasikan anggaran bagi mahasiswa yang berprestasi, tetapi kurang mampu dari sisi ekonomi.
Penerimaan mahasiswa Unnes melalui jalur mandiri, kata dia, dibuka mulai 1 Juni ini hingga 14 Juli mendatang dengan kuota yang disediakan sebanyak 1.825 mahasiswa untuk berbagai fakultas. Sebelumnya, ribuan mahasiswa Unnes melakukan aksi demonstrasi menolak pemberlakuan SPI atau yang dinamai Biaya Peningkatan mutu dan Prestasi Kemahasiswaan (BPMPK), Kamis (26/5/2016).
Dalam aksi yang dilakukan dengan long march itu, mahasiswa meminta kebijakan SPI bagi mahasiswa yang masuk lewat jalur mandiri itu dihapuskan karena akan memberatkan masyarakat ekonomi lemah. Pembelakuan SPI itu dinilai mahasiswa sebagai salah satu bentuk komersialisasi pendidikan, padahal PTN sebenarnya didirikan sebagai wujud pertanggung jawaban pemerintah kepada bangsanya.
KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
