SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Kanalsemarang.com, SEMARANG – Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Tengah (Apindo Jateng) berharap kebijakan tentang bahan bakar minyak (BBM) khususnya harga BBM bersubsidi ditetapkan secara tepat untuk kepentingan nasional dan tidak dipolitisasi.
“Jangan sampai harga BBM bersubsidi ini dijadikan alat meningkatkan nilai tawar politik, ini hanya akan berdampak negatif yaitu beban anggaran subsidi semakin membengkak,” ujar Ketua Apindo Jateng, Frans Kongi seperti dikutip Antara, Selasa (2/9/2014).
Menurut dia, pemerintah harus segera memutuskan terkait harga BBM subsidi tersebut sehingga tidak merugikan sektor-sektor yang lain.
“Anggaran kita yang mestinya bisa untuk mengerjakan proyek lain habis hanya untuk subsidi, seharusnya Pemerintah segera memutuskan mengenai kenaikan harga ini,” ujarnya.
Ia meminta agar kebijakan terkait BBM tidak dijadikan sebagai senjata politik oleh pemerintah saat ini dan pemerintah mendatang karena hanya akan merugikan sektor ekonomi.
“Yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah segera mengambil jalan keluar terkait permasalahan ini, karena persoalan BBM merupakan masalah vital yang sangat berpengaruh terhadap semua sektor ekonomi,” jelasnya.
Frans mengatakan kalangan pengusaha sejak beberapa tahun lalu selalu mendukung adanya kenaikan harga BBM bersubsidi agar sebagian anggaran bisa dialokasikan untuk keperluan yang lain salah satunya pembangunan infrastruktur.
“Harga ekonomis BBM bersubsidi idealnya antara Rp9.000-Rp10.000 per liter, untuk meminimalkan terjadinya keresahan di masyarakat kenaikan harga ini harus dilakukan secara bertahap misalnya Rp500 per liter dalam setiap bulannya,” ujarnya.
Ia mengatakan kenaikan harga BBM bersubsidi secara bertahap itu tidak akan mengganggu operasional industri secara keseluruhan karena dunia industri sudah mulai beralih ke bahan bakar alternatif seperti batu bara.