SOLOPOS.COM - Pengemudi becak di Gunungkidul (JIBI/Harian Jogja/David Kurniawan)
Kanalsemarang.com, BANYUMAS – Aliansi untuk Kebenaran, Keadilan, dan Rekonsiliasi (AKKAR) mengritik rencana Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, yang membatasi operasional andong dan becak di Kota Purwokerto.
“Rencana untuk membatasi ruang mencari nafkah tukang becak dan andong di Purwokerto adalah keliru. Sejauh ini belum ada studi yang menyatakan ketidaklancaran lalu lintas adalah karena tukang becak dan andong,” kata Wakil Ketua AKKAR Ahmad Sabiq seperti dikutip Antara, Minggu (7/12/2014).
Selain itu, kata dia, semestinya dalam mengambil kebijakan pemerintah melibatkan tukang becak dan andong untuk berpartisipasi dalam menentukan keputusan yang berpengaruh terhadap hajat hidup mereka.
Menurut dia, tukang becak dan andong ini adalah kaum marginal dan hak-haknya sebagai warga negara untuk mendapatkan penghidupan yang layak terus-menerus mengalami peminggiran.
“Saat ini, mereka semakin susah dalam mencari panguripan [penghidupan]. Mestinya bukan malah dihalang-halangi tetapi diberikan pembelaan melalui kebijakan yang bisa membuat mereka ‘survive’ (hidup lebih lama) dan berdaya.
Ia mengatakan bahwa tukang becak dan andong adalah para pekerja keras yang telah ditunjukkan dengan kemauan mereka untuk menarik becak maupun andong, bukan mengemis atau meminta-minta.
Menurut dia, mendapat penghidupan layak adalah hak warga negara dan pemerintah berkewajiban untuk memfasilitasinya.
“Percuma Bupati dan Wakil Bupati Banyumas berkoar-koar membela wong cilik kalau ruang mencari nafkah orang-orang kecil semakin dikecilkan. ‘Wong’ mereka mencari penumpang saja susah, kok mau dibatasi,” katanya.
Rencana pembatasan operasional becak dan andong di kota Purwokerto itu disampaikan Wakil Bupati Banyumas Budhi Setiawan dengan alasan untuk menjaga ketertiban lalu lintas.