SOLOPOS.COM - Ilustrasi siswa sekolah dasar (JIBI/Solopos/dok)
Kebijakan pendidikan terkait rencana penerapan lima hari sekolah masih menjadi perdebatan.
Kanalsemarang.com, SEMARANG-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengan meminta rencana Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo memberlakukan waktu belajar lima hari sekolah dalam sepekan supaya dikaji lebih mendalam.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah (Jateng), Ahmadi mengatakan bila tanpa pengkajian secara matang kebijakan tersebut dikhawatirkan malah membawa dampak buruk bagi para siswa.
“Saya khawatir kalau teledor, kebijakan itu [lima hari sekolah] malah mambawa dampak kurang baik bagi proses pembelajaran siswa,” katanya pada pada diskusi Polemik Sekolah Lima Hari yang digelar Jaringan Jurnalis Perempuan di ruang press room Pemprov Jateng, Jl. Pahlawan, Kota Semarang, Senin (18/5/2015).
“Saya khawatir kalau teledor, kebijakan itu [lima hari sekolah] malah mambawa dampak kurang baik bagi proses pembelajaran siswa,” katanya pada pada diskusi Polemik Sekolah Lima Hari yang digelar Jaringan Jurnalis Perempuan di ruang press room Pemprov Jateng, Jl. Pahlawan, Kota Semarang, Senin (18/5/2015).
Sebelum diberlakukan kebijakan lima hari sekolah, lanjut Ahmadi, perlu diperhatikan kesiapan orang tua, siswa, dan sekolah supaya tidak menimbulkan permasalahan.
Bagi orang tua yang berpenghasilan cukup, tidak masalah karena bisa membawakan bekal makanan atau memberikan uang saku kepada anaknya untuk makan siang di sekolah.
Namun, bagi orang tua yang tidak mampu, sambung Ahmadi akan menjadi kendala karena tidak akan sanggup memberikan bekal makanan dan uang saku tambahan anakanya.
Anggota Komisi E DPRD Jateng, Muh Zen Adv dalam kesempatan sama mengungkapkan pelaksanaan lima hari sekolah tidak mudah karena akan berpengaruh bagi aspek pendidikan, sosial, dan lingkungan.
Menurut dia, ada beberapa hal yang harus dikaji, antara lain jam belajar lebih panjang yakni dari pukul 07.00 WIB-15.30 WIB sehingga perlu diperhatikan titik jenuh guru dan murid supaya tidak berpengaruh pada proses belajar mengajar.
”Gubernur juga perlu mempertimbangkan kelangsungan pendidikan nonformal seperti tempat les, taman pendidikan Alquran [TPQ], dan lainnya yang kemungkinan akan terganggu,” ungkap Zen.
Sementara itu, Kepala Badan Perlindungan Anak dan Perempuan Jateng, Kusuma Astuti, kebijakan lima hari sekolah perlu dikaji mendalam menyangkut kesiapan anak didik dan sekolah.
“Sarana dan prasarana sekolah sudah siap atau belum, termasuk pihak keluarga. Sehingga sebelum diberlakukan perlu dikaji ulang dengan melibatkan semuah pihak terkait,” saran dia.
Gubernur Jateng, Ganjar Pranomo sebelumnya menyatakan segera akan melakukan uji coba penerapan program waktu belajar selama lima hari sekolah dalam sepekan di jenjang sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah luar biasa.
Tujuan waktu belajar selama lima hari sekolah dalam sepekan, menurut Ganjar untuk meningkatkan kualitas pertemuan dengan orang tua masing-masing.