KEDISIPLINAN PNS DI KUDUS : Anggota Dewan Serempak Sidak PNS Mbolos di Dapil Masing-masing

Kedisiplinan PNS di Kudus menjadi sorortan DPRD setempat. Untuk menegakkan kedisiplinan, Anggota Dewan serempak menggelar inspeksi mendadak di daerah pemilihan masing-masing

Kanalsemarang.com, KUDUS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Selasa (30/12/2014), menggelar inspeksi mendadak ke sejumlah satuan kerja perangkat daerah setempat untuk mengetahui tingkat kedisiplinan pegawai negeri sipil masuk kerja.

Promosi Top! BRI Masuk Daftar 20 Perusahaan Top yang Perlu Diperhatikan Tahun 2024

Menurut Ketua DPRD Kabupaten Kudus Masan, sidak terbagi menjadi beberapa tim yang serempak melakukan sidak masing-masing anggota dewan.

Dengan demikian, kata dia, ada yang melakukan sidak ke SKPD yang ada di Kecamatan Jati dan Kota yang merupakan Dapil 1 atau ke Kecamatan Bae, Mejobo, dan Undaan yang merupakan Dapil II.

Selain itu, kata dia, ada pula yang melakukan sidak ke Kecamatan Gebog dan Kaliwungu yang merupakan Dapil III serta Kecamatan Dawe dan Jekulo yang merupakan Dapil IV.

“Saya bersama rombongan melakukan sidak ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga serta Dinas dan Perkantoran di lingkungan Setda Kudus,” ujarnya seperti dikutip Antara.

Hasilnya, kata dia, dari kedua SKPD tersebut para pegawainya memang cukup disiplin dalam masuk kerja.

Ia berharap, hal itu dipertahankan mengingat pemkab juga ingin menerapkan absensi elektronik dengan sensor retina guna meningkatkan kinerja dan kedisiplinan pegawai negeri.

“Kedisiplinan pegawai seharusnya menjadi sebuah budaya dari masing-masing pegawai karena hal itu merupakan tanggung jawab bagi penyelenggara pemerintahan,” ujarnya.

Apalagi, kata dia, pemerintah juga menginginkan adanya perbaikan dalam hal layanan terhadap masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Kudus Nur Hudi yang melakukan sidak ke kantor Kecamatan Bae dan Mejobo mengakui, ada sejumlah PNS yang telat masuk kerja.

Seharusnya, kata dia, hal itu tidak boleh terjadi mengingat mereka merupakan abdi masyarakat yang dibayar dengan uang rakyat.

“Harapannya pelayanan terhadap masyarakat juga ditingkatkan kualitasnya, terutama dalam hal jam layanan diupayakan bisa dimulai sejak pagi sesuai jam masuk kerja,” ujarnya.