Solopos.com, SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau Pemprov Jateng terus mendorong penggunaan kendaraan bermotor berbahan baterai (KKLB) di wilayahnya guna menyukseskan program pemerintah untuk menurunkan emisi karbon di Indonesia. Berdasarkan catatan Pemprov Jateng, saat ini sudah ada 3.478 KKLB atau kendaraan listik yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Tengah atau Jateng.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Provinsi Jateng, Sujarwanto Dwiatmoko, memerinci dari 3.478 kendaraan listrik yang ada di wilayahnya, sekitar 83 persen atau 2.910 unit merupakan roda dua atau motor listrik. Sedangkan sisanya, yaknii 17 persen merupakan kendaraan roda empat atau mobil listrik.
Promosi Siap Layani Arus Balik, Posko Mudik BRImo Hadir di Rute Strategis Ini
Pemprov Jateng, lanjut Sujarwanto, saat ini pun terus memberikan dukungan berupa insentif pajak kendaraan listrik hingga dukungan kesiapan infrastruktur untuk meningkatkan penggunaan KKLB di 35 kabupaten/kota.
“Angka itu [3.478] akan terus kami upayakan naik. Seperti saat ini, beli kendaraan listrik sudah enggak usah mikir pendaftaran BBKBN dan PKB-nya. Kemudian di lingkungan kami [Pemprov Jateng] telah menganggarkan pembelian operasional mobil listrik, Gubenur, Sekda, dan dinas sebagian sudah mobil listrik. Bahkan saya hadir hari ini menggunakan mobil listrik,” terang Sujarwanto pada acara diskusi dan sosialisasi program KKLB di Gumaya Tower Hotel, Kota Semarang, Jumat (17/11/2023).
Tak hanya menggenjot penggunaan KBLBB, Pemprov Jateng akan terus berupaya meningkatkan fasilitas dan infrastruktur yang memadai. Bahkan saat ini, pihaknya telah memiliki sebanyak 424 stasiun pengisian kendaraan listrik (SPKLU) yang tersebar di 12 wilayah kerja PT PLN Persero Unit Pelayanan 3 atau UP3.
“Jadi masyarakat tak perlu ragu lagi menggunakan mobil listrik. Mau ke luar kota baik Solo, Klaten, Pekalongan, Kudus, semua sudah ada charging-nya. Ada tiga tempat yang fast charging, di Semarang 2 dan Solo 1. Sisanya meski agak lama, tapi cukup 10 menit untuk mengisi energi,” katanya.
Sementara dari segi sektor industri, Pemprov Jateng bakal melakukan pelaksanaan inventarisasi bengkel di Kota Semarang dan sekitarnya. Pelaksanaan itu bertujuan untuk mengidentifikasi kemampuan bengkel dan menyiapkan bengkel dalam kegiatan konversi motor listrik.
Pasar ASEAN
Sementara itu, Asisten Deputi Industri Maritim dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Firdausi Manti, menyebutkan Indonesia merupakan pasar terbesar otomotif ASEAN. Bahkan, pada tahun 2022 jumlah sepeda motor yang dipasarkan di Indonesia mencapai 5.221 unit dan mobil 1.048 unit.
“Maka kami berharap pemda [pemerintah daerah] memberikan insentif non fiskal terhadap kendaraan listrik. Tujuan sama, yakni untuk menurunkan emisi dan mencapai zero emission tahun 2060,” terang Firdausi.
Selain itu, saat ini pemerintah sudah memberikan subsidi sebesar Rp7 juta untuk pembelian motor listrik per satu kartu tanda penduduk (KTP). Artinya, subsidi itu diberikan kepada seluruh masyarakat, dengan syarat telah berusia 17 tahun atau telah mengantongi KTP.
Tak hanya motor, pembelian mobil atau bus listrik juga mendapat insentif berupa pengurangan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen ke satu persen. Serta, pembebasan PPnBM menjadi nol persen.
Dalam paparanya, Firdaus juga mencatat sudah lebih dari 15 merek dan 35 model sepeda motor listrik yang dapat dibeli melalui program bantuan pemerintah. Di antaranya Smoot, Selis, 9e Nine, Jarvis Elektrik, Viar, Polytron, Rakata Motorcyle, Volta, Green Tech, Pasific, Yadea, Gesits, Alva, United, dan U-Winfly.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
