Solopos.com, SEMARANG — Permasalahan penolakan penambangan batu andesit di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah (Jateng), hingga kini masih terus bergulir. Kali ini, sejumlah perwakilan warga Wadas yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (Gempa Dewa) mengadu ke Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jateng, terkait polemik dan intimidasi yang masih terus dialami.
Perwakilan Gempa Dewa, Siswanto, mengatakan adanya tekanan dan intimidasi membuat penolakan tambang batu andesit yang akan digunakan untuk pembangunan Bendungan Bener terus berkurang. Pasalnya, mekanisme konsinyasi dianggap sebagai bentuk kesewenang-wenangan dan cara intimidasi terhadap warga penolak tambang serta gaya pembangunan yang sangat otoriter.
Promosi Kecerdasan Buatan Jadi Strategi BRI Humanisasi Layanan Perbankan Digital
“Masih ada 50 sampai 60 warga yang menolak. Kemudian dari yang sebelumnya 114 hektare yang belum dibebaskan, saat ini tersisa 30 hektare,” kata Siswanto saat audiensi bersama PWNU Jateng, Senin (3/4/2023) malam.
Manager Advokasi Kampanye Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jateng, Iqbal Alma Gofani, mengungkapkan polemik dan intimidasi yang terus terjadi membuat masyarakat Wadas mengalami daya rusak sosial. Terbukti, dari berkurangnya warga yang menolak karena terus dipaksa tampa ada pilihan untuk tidak menolak.
“Perpecahan sudah mulai terjadi di masyarakat. Ini [perpecahan] menjadi daya rusak sosial. Kehidupan sosial warga menjadi terganggu. Terlebih, semakin hari, warga yang menolak semakin berkurang atas dasar mereka semakin dilemahkan. Mereka seakan sudah enggak punya harapan lagi,” ungkapnya.
Tak hanya itu, kerusakan lingkungana kibat penambangan batu andesit juga disebut mulai terjadi. Terbukti dari bencana banjir yang melanda Desa Wadas pada pekan lalu.
“Potensi ancaman, selain banjir ada tanah longsor, kekeringan, karena sumber air hilang. Tapi yang kelihatan, baru banjir dan sempat viral juga kan,” imbuhnya.
Sementara itu, Sekretaris PWNU Jateng, Hudalloh Ridwan, mengaku akan mengambil sikap untuk menengahi permasalahn tersebut. Sebab, pihaknya punya kewajiban pendampingan warga Wadas yang mayoritas Nahdliyin, dan NU punya kewajiban menjaga Indonesia agar proyek-proyek strategis bermanfaat bagi warga negara.
“Kedepankan dialog, menghindari kekerasan dan teror. PWNU Jateng dalam waktu dekat akan melakukan kajian, mengedepankan musyawarah hindari intimidasi, dan mengedepankan dialog” tutup Hudalloh.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
