Jateng
Rabu, 8 Juni 2016 - 03:50 WIB

KEMISKINAN DI JATENG : Ini 4 Strategi TKPKD Jateng Tekan Angka Kemiskinan

Redaksi Solopos.com  /  Rahmat Wibisono  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Ilustrasi warga miskin (JIBI/Harian Jogja/Antara)

Kemiskinan di Jateng sampai sekarang masih mencapai 13,32% atau 4,5 juta orang jumlahnya.

Semarangpos.com, SEMARANG – Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Jawa Tengah menargetkan angka kemiskinan pada 2018 turun menjadi 9,93%.  Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng, September 2015, angka kemiskinan di Jawa Tengah (Jateng) mencapai 13,32% atau sekitar 4,5 juta orang yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten/ kota.

Advertisement

Ketua TKPKD Jateng, Heru Sudjatmoko, mengatakan dari 35 kabupaten/kota masih ada 15 kabupaten masu sona merah daerah miskin, yakni Kabupaten Blora, Grobogan, Cilacap, Purworejo, Klaten, Demak, Sragen, Banyumas, Banjarnegara, Pemalang, Rembang, Purbalingga, Brebes, Kebumen, dan Wonosobo.

”TKPKD bekerja sama dengan semua pihak terus melakukan upaya percepatan penurunan kemiskinan sehingga dapat memenuhi target sebesar 12,20% sampai 11,73% pada 2016, kemudian pada 2017 turun lagi menjadi 11,30% sampai 10,83% dan pada 2018 menjadi 10,40% sampai 9,93%,” ujarnya melalui Kepala Biro Humas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng Sinoeng N. Rachmadi di Semarang, Minggu (5/6/2016).

Untuk mencapai target tersebut, lanjut dia, membutuhkan kerja sama dengan semua pihak, pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, DPRD, perguruan tinggi, dunia usaha, dan tokoh masyarakat bergotong-royong secara terpadu mengentaskan kemiskinan. Sinoeng mengungkapkan ada empat strategi untuk penanggulangan kemiskinan.

Advertisement

Pertama, mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, yang diupayakan melalui pemenuhan jaminan perlindungan sosial. Kedua, peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin dengan pemberdayaan ekonomi. Ketiga, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil melalui pengembangan ekonomi berbasis UMKM.

Keempat, sinergitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dengan optimalisasi program atau anggaran, baik APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten/kota, corporate social responsibility (CSR) perusahaan, maupun swadaya masyarakat. “Berat dan kompleksnya beban dalam penanggulangan kemiskinan, dapat disengkuyung bersama, guna percepatan penurunan angka kemiskinan agar dapat terwujud masyarakat Jteng yang semakin sejahtera dan mandiri,” ujarnya.

Dia menambahkan, pada Senin (6/6/2016) akan digelar rapat koordinasi TKPKD bersama unsur kabupaten/kota, di aula Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jateng di Jl. Pemuda, Semarang.

Advertisement

 

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif