SOLOPOS.COM - Ilustrasi kemiskinan. (JIBI/Solopos/Dok.)
Kemiskinan di Jateng coba ditekan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).
Semarangpos.com, SEMARANG — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) mengoptimalkan kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Derah (TKPKD) guna mengurangi angka kemiskinan di 35 kabupaten/kota.
“Ada 12 organisasi perangkat daerah (OPD) yang masuk dalam TKPKD untuk mengeroyok masalah kemiskinan,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BPPD) Jateng, Sujarwanto Dwiatmoko, seperti dikutip laman berita Antara, Rabu (23/8/2017).
Ia menjelaskan bahwa dalam mengurangi angka kemiskinan, maka OPD yang masuk TKPKD akan dibagi menjadi beberapa klaster.
Klaster pertama, kata dia, khusus mengatasi kemsikinan dari sisi pangan, kesehatan, hingga akses pendidikan. Sementara klaster kedua, menangani bagaimana masyarakat bisa meningkatkan taraf hidup masing-masing.
“Peningkatan taraf hidup ini bisa dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang memberi stimulan lewat pendampingan dan tambahan modal usaha,” ujarnya.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyebutkan bahwa penanggulangan kemiskinan harus dilakukan dengan pola keroyokan dari berbagai pihak yang terkait.
Menurut Ganjar, belum ada teori yang bisa menurunkan angka kemiskinan di suatu daerah dengan cepat, apalagi dengan kondisi perekonomian seperti sekarang.
“Kayaknya polanya mesti keroyokan. Katakan kita ambil dari angle budge, maka APBD enggak cukup, inovasinya harus ada, kita keroyok dengan CSR, database dikuatkan dan programnya diarahkan serta fokus pada yang miskin,” katanya.
Ketua TKPKD Provinsi Jateng Heru Sudjatmoko menjelaskan bahwa dari 35 kabupaten/kota di Jateng, masih ada 15 kabupaten yang persentase kemiskinannya tinggi, yakni Kabupaten Blora, Grobogan, Cilacap, Purworejo, Klaten, Demak, Sragen, Banyumas, Banjarnegara, Pemalang, Rembang, Purbalingga, Brebes, Kebumen, dan Wonosobo.