Solopos.com, SEMARANG — Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo, memuji penanganan stunting, kesehatan ibu dan bayi, serta pernikahan dini yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng). Hasto bahkan melihat angka kehamilan remaja dan pernikahan dini di Jateng lebih rendah dari dua provinsi besar di Pulau Jawa lainnya, yakni Jawa Barat (Jabar) dan Jawa Timur (Jatim).
Hal itu disampaikan Hasto saat menghadiri Rapat Kerja Daerah dengan tajuk Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Jateng di Hotel Santika, Kota Semarang, Senin (13/2/2023).
Promosi Cuan saat Ramadan, BRI Bagikan Dividen Tunai Rp35,43 Triliun
Menurut Hasto, berdasarkan laporan yang diterimanya rapor Jateng terkait Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (Akba), termasuk pernikahan dini, lebih rendah dibandingkan Jabar dan Jatim.
“Jadi Jo Kawin Bocah, programnya Pak Ganjar ini luar biaasa. Se-Pulau Jawa ini yang paling tidak kawin bocah adalah di Jateng untuk provinsi yang besar,” ujar Hasto.
Hasto mengatakan angka kehamilan pada usia 15-19 tahun di Jateng mencapai 23 per 1.000. Hal ini lebih rendah dibandingkan Jabar dengan 24 per 1.000 dan Jatim dengan 31 per 1.000.
Hasto juga memuji program Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng (5Ng) yang menurutnya berhasil mengurangi jumlah AKI dan lebih rendah dibandingkan Jabar dan Jatim.
“Angka kematian bayinya juga bagus, 12 per 1.000 dan angka kematian balita Jateng ada 14 per 1.000. Inilah prestasi Jawa Tengah saya kira terasa bahwa jumlah yang meninggal juga turun,” ujar pria yang pernah menjabat sebagai Bupati Kulonprogo itu.
Sementara angka stunting, Hasto berdasarkan data SSGI mengatakan saat ini penurunannya belum signifikan. “Tapi jangan khawatir karena indikator-indikator yang lainnya bagus. Saya optimistis, mudah-mudahan di 2023 Jawa Tengah turun stunting dengan signifikan,” imbuhnya.
Sementara itu, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, menilai penanganan stunting tidak boleh setengah-setengah. Terlebih, pemerintah juga telah memberikan dana alokasi khusus (DAK) ke daerah untuk penanganan stunting.
“Nah sekarang optimalkan, manfaatkan, serap dengan cepat, teorinya semua sudah tahu, teknisnya semua sudah tahu. Hanya saya tekankan, kepada kawan-kawan dari kabupaten kota, praktik-praktik baik di beberapa kabupaten bisa dicontoh dan di-share,” jelas Ganjar.
Ganjar mengaku untuk penanganan stunting ada beberapa daerah yang menjadi perhatian yakni Brebes, Cilacap, dan Kebumen. Selain stunting, persoalan kemiskinan di daerah itu juga menjadi fokus penanganan.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
