Kesejahteraan masyarakat dinilai masih belum dinikmati oleh semua lapisan masyarakat di Jawa Tengah.
Kanalsemarang.com, SEMARANG-Kalangan anggota DPRD Jawa Tengah menilai Gubernur Ganjar Prawono tidak serius untuk menurunkan jumlah penduduk miskin karena jumlahnya kemiskinan malah bertambah.
Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima
Ketua Komisi B DPRD Jawa Tengah (Jateng) Chamim Irfani mengatakan target Gubernur untuk menurunkan angka kemiskinan pada 2015 tidak akan terealisasi.
“Gubernur mantergetkan pada 2015 angka kemikinan di Jateng turun menjadi 9,05 persen dari tahun 2014 sebesar 13,5 persen,” katanya kepada ditemui Target itu lanjut dia, dipastikan tidak akan tercapai karena dari data Badan Pusat Stastik (BPS) Jateng, pada Maret 2015 jumlah penduduk miskin di Jateng malah bertambah. Berdasarkan data dari BPS Jateng jumlah penduduk miskin atau di bawah garis kemiskinan naik sebanyak 15.210 orang yakni menjadi 4,577 juta orang. Sedangkan penduduk miskin pada September 2014 sebanyak 4,562 juta orang. Komoditi yang memberikan pengaruh besar untuk kenaikan garis kemiskinan yakni komoditi makanan seperti beras dan rokok sebesar 72,80%. “Jadi jangankan menurunkan, jumlah penduduk miskin malah bertambah,” tandas anggota Dewan dari Boyolali ini. Ketidakseriusan Gubernur, sambung karena alokasi anggaran dana pada APBD untuk sektor perekonomian masih rendah sehingga berdampak terhadap kelesuan ekonomi masyarakat. ”Bila anggaran sektor perekonomian masih diabaikan maka jangan harap angka kemiskinan di Jateng akan turun,” tandas politisi dari PKB.
Sementara itu, anggota Fraksi Partai Amant Nasional (FPAN) Achsin Ma’ruf mengatakan angka kemiskinan di Jateng pada 2016 diperkiakan belum akan turun. Pasalnya, menurut dia Gubernur belum serius untuk menekan angka kemiskinan karena alokasi anggaran sektor perekonomian pada rencana anggaran pendapatan belanja daerah (RAPBD) Jateng 2016 masih rendah. ”Dari total RAPBD Jateng 2016 sekitar Rp19,5 triliun alokasi anggaran untuk perekonomian di bawah Rp1 triliun,” ungkap Achsin. Menurut anggota Komisi E DPRD Jateng Muhammad Zen Adv ada kebijakan yang salah dari pemerintah sehingga angka penduduk miskin bertambah. Dia menyebutkan salah satu penyebab bertambahkan kemiskinan karena lesunya perekonomian akibat pencairan anggaran untuk pembangunan di daerah masih rendah. ”Pencairan anggaran pembangunan masih di bawah 50 persen sehingga perekonomian tidak bergerak. Solusinya agar pemerintah segera mencairkan dana pembanggunan itu,” ujar dia.
Kondisi ini, lanjut Chamim menunjukkan Gubernur tidak serius untuk mengentaskan kemiskinan di Jateng sehingga angka penduduk miskin tidak turun malah bertambah.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
