SOLOPOS.COM - Ilustrasi investasi (JIBI/Harian Jogja/Dok.)
Kinerja Pemerintah Kota Semarang jadi sorotan DPRD setempat. Legislatif menilai tingkat serapan anggaran daerah Pemkot tidak maksimal
Kanalsemarang.com, SEMARANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang menyoroti kinerja pemerintah kota setempat karena tidak maksimal menyerap anggaran dalam setiap tahunnya.
“Kami telah mengesahkan hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Semarang,” kata Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi di Semarang seperti dikutip Antara, Jumat (24/4/2015).
Hal tersebut diungkapkannya usai Rapat Paripurna LKPJ Wali Kota Semarang untuk Akhir Tahun Anggaran 2014 maupun Akhir Masa Jabatan 2010-2015 yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Semarang.
Pansus Akhir Masa Jabatan diketuai oleh Ari Purbono dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sementara Pansus LKPJ Akhir Masa Anggaran diketuai oleh Anang Budi Utomo dari Fraksi Golkar.
Ia mengatakan LKPJ Wali Kota Semarang tersebut diterima oleh DPRD, namun dengan catatan, yakni mengenai sisa lebih penghitungan anggaran (SiLPA) yang setiap tahunnya masih sangat ebsar.
“SiLPA di Kota Semarang setiap tahunnya masih relatif tinggi. Tahun 2014 lalu saja (SiLPA, red.) mencapai Rp1,08 triliun. Jumlah itu tentunya fantantis,” kata politikus PDI Perjuangan itu.
Catatan selanjutnya, kata dia, berkaitan dengan masalah sumber pendataan penduduk yang masih tumpang tindih dan tidak sinkron sehingga turut memengaruhi indikator keberhasilan pembangunan.
“Data kependudukan selama ini kan masih mengacu tiga lembaga, yakni Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,” katanya.