Ilustrasi (JIBI/Harian Jogja/Dok)
Kanalsemarang.com, KUDUS – Jumlah pemerintah daerah di Jawa Tengah yang meraih penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan daerahnya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hanya 11 dari 35 kabupaten/kota, kata Kepala Bidang Akuntabilitas BPKP Jateng Muh Sugeng.
Promosi Program Pemberdayaan BRI Bikin Peternakan Ayam di Surabaya Ini Berkembang
“Harapannya, tentu lebih banyak lagi daerah yang bisa meraih WTP atas pengelolaan keuangan pemerintah daerah setempat,” ujarnya ditemui seusai mengisi Sosialisasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah dan Pelatihan SIMDA dan Keuangan Berbasis Aktual, seperti dikutip Antara, Senin (27/10/2014).
Kesebelas daerah yang meraih WTP tersebut, kata dia, termasuk Pemprov Jateng, serta Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Banjarnegara, Temanggung, Boyolali, Solo, Banyumas, Jepara dan Purworejo.
Daerah yang belum mendapatkan penilaian WTP, kata dia, disebabkan karena tata kelola asetnya selama ini belum tertib secara akuntansi.
Selain itu, kata dia, masih ada persoalan dalam hal penyusunan keuangannya. “Untuk mencapai penilaian tersebut juga dibutuhkan komitmen kepala daerah serta dukungan sejumlah pihak,” ujarnya.
Ia berharap, daerah yang sudah mendapatkan penilaian WTP berupaya mempertahankannya serta mengurangi beberapa catatan yang masih ada.
Pendampingan yang diberikan oleh BPKP, kata dia, di antaranya memberikan bimbingan teknis dan pemahaman pentingnya pengelolaan keuangan secara baik dan benar.
Terkait dengan Kabupaten Kudus, kata dia, sudah dua kali meraih WTP, namun beberapa catatannya juga perlu dikurangi agar bisa mempertahankan penilaiannya tersebut.
Sementara itu, Bupati Kudus Musthofa dalam sambutannya ketika membuka kegiatan sosialisasi tersebut mengungkapkan WTP yang sudah diraih selama ini bukanlah tujuan akhir, melainkan ada sasaran lain yang perlu dicapai yakni mencapai tata pemerintahan yang baik dalam pengelolaan keuangannya.
Menurut dia, salah satu ukuran keberhasilan pemerintah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, yakni terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
“Salah satu indikator keberhasilan tersebut yakni dari penilaian WTP,” ujarnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
