SOLOPOS.COM - ilustrasi (JIBI/dok)
KIP Award 2015 diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota yang paling transparan menggunakan APBD.
Kanalsemarang.com, SEMARANG-Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Tengah memberikan penghargaan KIP Jateng Award 2015 kepada 10 pemerintah kabupaten/kota paling transparan menggunakan dana APBD maupan APBN.
Ke-10 pemerintah kabupaten (pemkab)/ pemerintah kota (pemkot) itu masing-masing terbaik utama Batang, disusul Kota Semarang, Purbalingga, Rembang, Cilacap, Wonogiri, Wonosobo, Temanggung, Pekalongan, dan Kota Magelang.
Penyerahan penghargaan KIP Award 2015 dilakukan Hotel Star Semarang Jumat malam (4/12/2015).
Dalam kesempatan itu juga diberikan penghargaan KIP Award 2015 kepada 10 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terbaik di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov Jateng) yakni juara utama Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), disusul Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tugurejo, Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Dr. RM Soedjarwadi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), RSUD Prof. Dr. Margono Soekardjo, Dinas Energi Sumberda Daya Mineral (ESDM), Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dinhubkominfo), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Badan Ketahanan Pangan, dan Inspektorat Jateng.
Sedangkan penghargaan lima badan publik vertikal juara utama Pengadilan Tinggi Agama Jateng, disusul Kejaksaan Tinggi (Kejakti) Jateng, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jateng, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng, dan Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng.
Wakil Gubernur Jateng Heru Sudjatmoko memberikan apresiasi atas penyelenggaran acara KIP Award kepada badan publik paling transparan.
“KIP Award ini sangat penting dilakukan untuk mendoromg badan publik taat kepada UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, agar badan publik transparan penggunaan anggaran kepada rakyat,” katanya.
Sementara Komisioner KIP Jateng Zainal Petir mengatakan KIP Jateng Award 2015 sebagai bentuk penghargaan kepada badan publik paling transparan, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta badan lain yang menggunakan anggaran APBD maupun APBN.
”Penganugerahan hasil pemeringkatan keterbukaan badan publik dimaksudkan untuk mendorong eksekutif, legislatif, dan yudikatif selaku penyelenggara negara lebih transparan kepada masyarakat,” bebernya.
Makin terbuka penyelenggaraan negara diawasi rakyat, sambung dia, akan makin dapat dipertanggungjawabkan.
”Di samping itu akan meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan program kegiatan hingga pengambilan keputusan publik yang berpihak kepada rakyat bukan untukkepentingan pejabat.”