SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Kanalsemarang.com, KUDUS – Ketua DPC Partai Golkar Budiyono mengatakan Koalisi Merah Putih dipastikan hanya berlaku di tingkat pusat, sedangkan di tingkat daerah sulit diterapkan.
“Sejauh ini, belum pernah ada instruksi langsung dari pengurus pusat terkait koalisi itu,” ujarnya seperti dikutip Antara, Kamis (25/9/2014).
Selain itu, kata dia, koalisi tersebut juga tidak disosialisasikan hingga ke daerah.
Selain itu, kata dia, koalisi tersebut juga tidak disosialisasikan hingga ke daerah.
Menurut dia, koalisi yang dibangun di tingkat daerah tentunya disesuaikan dengan kepentingan masing-masing pengurus parpol di daerah.
Dengan demikian, menurut dia, Partai Golkar di Kudus juga memungkinkan berkoalisi dengan parpol yang tidak bergabung di Koalisi Merah Putih.
Hampir semua partai yang tidak tergabung dalam Koalisi Merah Putih justru terlihat mesra, dan tidak terlihat adanya ketegangan dalam proses penyusunan alat kelengkapan dewan.
Dari unsur pimpinan, meliputi Ketua DPRD dari PDI Perjuangan, sementara wakil ketua berasal dari PKB, Partai Gerindra, dan dari Partai Golkar.
Sementara untuk unsur alat kelengkapan, semua dibagi rata dan semua fraksi mendapatkan jatah sesuai koalisi yang dijalin sejak awal, kecuali Fraksi Persatuan Bintang Pembangunan (PBP) yang tidak mendapatkan jatah unsur pimpinan pada alat kelengkapan dewan.
Termasuk anggota dewan dari PAN yang bergabung di dalam Fraksi PKS juga tidak mendapatkan jatah unsur pimpinan.
Politisi dari Partai Demokrat, Mardijanto yang tergabung ke dalam Fraksi Hanura Demokrat terpilih menjadi Ketua Komisi A DPRD Kudus, sementara Fraksi PKS mendapatkan jatah wakil ketua yang dijabat Umi Bariroh, sedangkan sekretaris dijabat politisi dari Fraksi Gerindra, Kusma Hendriyanto.
Untuk Komisi B, Muhtamat dari Fraksi Nasdem terpilih sebagai ketua, sedangkan wakil ketua dijabat Noor Hadi dari Fraksi PKB dan sekretaris dijabat oleh Aris Suliyono dari PDI Perjuangan.
