SOLOPOS.COM - Suasana acara Diseminasi Hasil Survei Anti-Korupsi 2017 di Kota Semarang yang digelar di Hotel Santika, Semarang, Rabu (26/7/2017). (JIBI/Semarangpos.com/Imam Yuda S.)
Korupsi Semarang salah satu upaya pengawasannya dilakukan melalui aplikasi Lapor Hendi dan Lapor Gub.
Semarangpos.com, SEMARANG – Koordinator Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah (Jateng), Syukron Salam, menilai aplikasi pengaduan publik Lapor Hendi yang diciptakan Pemkot Semarang dan Lapor Gub milik Pemprov Jateng tidak efektif dalam memberikan pengawasan terhadap kinerja aparatur sipil negara (ASN) yang melakukan korupsi.
Aplikasi Lapor Hendi maupun Lapor Gub selama ini memang banyak digunakan warga untuk menuangkan keluh kesah terkait ketidakpuasan terhadap pelayanan pemerintah maupun infrastruktur. Namun, laporan itu selama ini jarang ditindaklanjuti.
“Saya menilai kedua aplikasi itu tidak efektif, baik Lapor Hendi milik Pak Wali Kota [Semarang, Hendrar Prihadi] maupun Lapor Gub. Laporan yang masuk ke sana jarang ada realisasinya. Cuma diberi jawaban saja,” ujar Syukron saat menjadi pembicara dalam Diseminasi Hasil Survei Anti-Korupsi 2017 di Kota Semarang yang digelar di Hotel Santika, Semarang, Rabu (26/7/2017).
Senada juga disampaikan pengamat politik yang juga dosen Unika Soegijapranata Semarang, Andreas Pandiangan. Ia menilai seharusnya dalam aplikasi Lapor Gub dan Lapor Hendi itu diberikan informasi sejauh mana aduan warga itu telah ditindaklanjuti.
“Kami rasa memang perlu ada informasi terkait sejauh mana aduan warga itu telah ditindaklanjuti. Jadi warga enggak sebatas mengadu namun tidak ada realisasinya. Namun, sejauh apa pun kami cukup mengapresiasi adanya sistem pengaduan itu,” ujar Andreas.
Acara yang digelar oleh Pusat Telaah dan Infromasi Regional (Pattiro) Semarang itu turut menghadirkan Koordinato Divisi Korupsi Politik Indonesia Coruption Watch (ICW), Abdullah Dahlan, yang memaparkan hasil survei terkait tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penangganan korupsi yang dilakukan pemerintah. Dari survei yang digelar kepada 2.235 responden di 34 provinsi, 117 kabupaten/kota dan 212 desa di Indonesia, 55% di antaranya menyatakan kinerja pemerintah meningkat dalam menangani kasus korupsi. Sementara 32% menilai kinerja pemerintah stagnan, sedangkan 13% di antaranya menilai menurun.
Sayangnya, acara ini tidak memberikan data terkait hasil survei antikorupsi di Kota Semarang, meskipun tajuk acara dalam kegiatan ini menggunakan kata-kata Kota Semarang dan digelar di ibu kota Jateng tersebut.
KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya