Jateng
Selasa, 29 November 2022 - 16:59 WIB

KPK Launching Desa Antikorupsi di Banyubiru Kabupaten Semarang

Hawin Alaina  /  Ahmad Mufid Aryono  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Ketua KPK Firli Bahuri saat sambutan dalam acara launching Desa Antikorupsi di Lapangan Desa Banyubiru, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, Selasa (29/11/2022). (Solopos.com/Hawin Alaina)

Solopos.com, SEMARANG–Strategi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas korupsi terus dilakukan.

Salah satunya adalah dengan membimbing desa antikorupsi.

Advertisement

Bertempat di Lapangan Desa Banyubiru, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, KPK meluncurkan 10 desa antikorupsi.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan potensi desa memiliki nilai yang strategis. Hal itu karena desa-desa Indonesia memiliki kekayaan yang begitu luar biasa.

Advertisement

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan potensi desa memiliki nilai yang strategis. Hal itu karena desa-desa Indonesia memiliki kekayaan yang begitu luar biasa.

“Kata semangat Moh Hatta yang mengatakan Indonesia tidak akan bercahaya karena obor besar di Jakarta, Indonesia akan bercahaya dari lilin-lilin di desa. Begitu kata Mohammad Hatta,” kata Firli saat sambutan launching desa antikorupsi, Selasa (29/11/2022).

Baca Juga: Jadi Desa Percontohan Antikorupsi, Ini Langkah Desa Sraten Kabupaten Semarang

Advertisement

“Untuk itu KPK bersemangat, Dari Desa Kita Wujudkan Indonesia Bebas dari Korupsi,” jelas dia.

Menurut dia, desa saat ini sebagai suatu hal yang penting dalam pembangunan Indonesia.

Program desa antikorupsi sendiri sebagai upaya bersama untuk mencegah praktek antikorupsi.

Advertisement

Mengingat desa memiliki dana yang cukup besar melalui Dana Desa.

Baca Juga: KPK Turun Gunung, Cegah Korupsi dari Desa

Namun, cukup banyak perangkat desa yang tersangkut korupsi.

Advertisement

“Saya mencatat tidak kurang dari 686 desa dan 651 kepala desa yang tersangkut perkara hukum. Itu lah juga yang membuat KPK membentuk desa antikorupsi,” ungkap dia.

Diakui, desa adalah miniatur negara. Karena tidak ada program pemerintah yang tidak tersangkut dengan desa.

Ada setidaknya tujuh indikator yang bisa diselesaikan atau dicatat di desa.

Data angka kemiskinan, pengangguran, indeks pembangunan masyarakat, angka kematian ibu melahirkan bisa dicegah melalui desa.

Selain itu banyak hal yang dilakukan KPK untuk mencegah terjadinya praktik korupsi.

“KPK melakukan strategi pembebasan korupsi melalui pendidikan masyarakat. Selain itu juga membentuk sistem yang baik. Ketiga KPK melakukan tindakan tegas terhadap pelaku korupsi,” jelas dia.

Firli mengatakan butuh kerja sama dari berbagai pihak untuk memberantas korupsi. Semua orang bisa berperan dalam hal mencegah korupsi.

“Kalau sekarang masih ada korupsi kemiskinan tidak akan tuntas,” papar dia.

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif