SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Semarangpos.com, SEMARANG — Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Giri Suprapdiono, menyambangi Rumah Dinas Gubernur Jawa Tengah (Jateng) di Puri Gedeh, Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Selasa (26/3/2019) malam.
Kedatangan Giri tak lain untuk menggelar audensi dengan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, terkait penerapan pendidikan anti-korupsi pada seluruh sekolah di Jateng.
Giri mengatakan pendidikan karakter dan antikorupsi akan segera diterapkan di seluruh sekolah di Jateng. Nantinya, siswa mulai dari sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA) atau sekolah menengah kejuruan (SMK) akan mendapat pengetahuan dan pembelajaran mengenai pendidikan antikorupsi.
“Tahun ini akan ada 10 provinsi di Indonesia termasuk Jateng yang akan menerapkan pendidikan karakter dan antikorupsi di lingkungan sekolah. Nantinya, dari 10 provinsi ini akan menjadi percontohan daerah lainnya di Indonesia,” ujar Giri saat audiensi dengan Gubernur Jateng di Puri Gedeh.
“Tahun ini akan ada 10 provinsi di Indonesia termasuk Jateng yang akan menerapkan pendidikan karakter dan antikorupsi di lingkungan sekolah. Nantinya, dari 10 provinsi ini akan menjadi percontohan daerah lainnya di Indonesia,” ujar Giri saat audiensi dengan Gubernur Jateng di Puri Gedeh.
Giri menerangkan, penerapan pendidikan karakter dan antikorupsi sudah disepakati seluruh daerah dengan KPK pada Desember tahun lalu. Rencana, Juni tahun ini pendidikan karakter dan antikorupsi itu akan diterapkan.
“Jadi nanti ada regulasi khusus yang mewajibkan semua daerah melaksanakan pendidikan moral dan antikorupsi di sekolah-sekolah,” paparnya.
“Kami akan memberikan pendampingan, monitoring dan melakukan evaluasi terkait suksesnya penerapan pendidikan karakter dan antikorupsi ini,” pungkasnya.
Sementara itu, Gubernur Jateng mengatakan mengatakan sudah lama merencanakan adanya pendidikan karakter dan antikorupsi di lingkungan sekolah. Dengan dukungan dari KPK itu, maka ia semakin optimistis program tersebut berhasil.
“Kami senang KPK menyambut baik hal ini. Nanti kalau memang dibutuhkan regulasi dalam pelaksanaannya, akan kami buatkan pergubnya,” kata Ganjar.
Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jateng, Sulistyo, menerangkan penerapan pendidikan karakter dan antikorupsi sebenarnya sudah dilakukan di sejumlah sekolah. Setidaknya ada 23 SMA dan SMK di Jateng yang menerapkan pendidikan itu.
“Bentuknya bermacam-macam, ada yang dengan kantin kejujuran, pelaksanaan penerimaan peserta didik baru yang akuntabel, pelaksanaan kegiatan-kegiatan sosial dan sebagainya,” terangnya.
KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya