Ilustrasi Investasi (JIBI/Solopos/Antara)
Kredit usaha untuk UMKM perlu dimudahkan. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga berharap tingkat rasio kredit bermasalah untuk kredit usaha kecil tak lebih dari 2%.
Promosi 796.000 Agen BRILink Siap Layani Kebutuhan Perbankan Nasabah saat Libur Lebaran
Kanalsemarang.com, KUDUS – Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga berharap tingkat rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) untuk kredit usaha produktif (KUP) tidak lebih dari 2 persen.
“Kabupaten Kudus sebagai percontohan program KUP harus berupaya agar rasio kredit bermasalahnya tidak sampai melebihi angka 2 persen,” ujarnya ketika memberikan sambutan pada acara kunjungan kerja di Kudus dalam rangka implementasi KUP di Kabupaten Kudus, Rabu.
Ia mengatakan, kedatangannya ke Kudus kali ini merupakan yang kedua dengan tujuan untuk memantau pelaksanaan KUP yang digagas oleh Bupati Kudus yang diluncurkan sejak 10 Maret 2015.
Untuk memberikan penilaian terhadap hasil pelaksanaan KUP yang baru berjalan 1,5 bulan, kata dia, terlalu prematur.
Meskipun demikian, dia meyakini, program KUP yang bertujuan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat tersebut bisa diterapkan secara nasional.
Pertumbuhan ekonomi saat ini yang mencapai 5,2 persen, kata dia, termasuk normal, namun kondisi tersebut belum dibarengi tingkat pemerataan kesejahteraan rakyatnya karena rasionya hanya 0,43 persen.
Artinya, kata dia, masih ada jurang pemisah yang cukup tinggi antara yang kaya dengan miskin.
Ia berharap, bergulirnya KUP yang dimulai dari Kudus itu, nantinya bisa dibarengi dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diikuti penambahan lapangan kerja baru sehingga bisa mengurangi angka pengangguran maupun angka kemiskinan.
“Jika nantinya berlangsung di setiap kabupaten/kota, tentunya akan terjadi pemerataan kesejahteraan masyarakat dan kami yakin KUP bisa menjadi program nasional,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Supriyatno menyambut positif atas kepercayaan yang diberikan terhadap bank daerah dalam melaksanakan program KUP tersebut.
“Kabupaten Kudus sebagai percontohan program KUP harus berupaya agar rasio kredit bermasalahnya tidak sampai melebihi angka 2 persen,” ujarnya ketika memberikan sambutan pada acara kunjungan kerja di Kudus dalam rangka implementasi KUP di Kabupaten Kudus seperti dikutip Antara, Rabu (22/4/2015).
Ia mengatakan, kedatangannya ke Kudus kali ini merupakan yang kedua dengan tujuan untuk memantau pelaksanaan KUP yang digagas oleh Bupati Kudus yang diluncurkan sejak 10 Maret 2015.
Untuk memberikan penilaian terhadap hasil pelaksanaan KUP yang baru berjalan 1,5 bulan, kata dia, terlalu prematur.
Meskipun demikian, dia meyakini, program KUP yang bertujuan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat tersebut bisa diterapkan secara nasional.
Pertumbuhan ekonomi saat ini yang mencapai 5,2 persen, kata dia, termasuk normal, namun kondisi tersebut belum dibarengi tingkat pemerataan kesejahteraan rakyatnya karena rasionya hanya 0,43%.
Artinya, kata dia, masih ada jurang pemisah yang cukup tinggi antara yang kaya dengan miskin.
Ia berharap, bergulirnya KUP yang dimulai dari Kudus itu, nantinya bisa dibarengi dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diikuti penambahan lapangan kerja baru sehingga bisa mengurangi angka pengangguran maupun angka kemiskinan.
“Jika nantinya berlangsung di setiap kabupaten/kota, tentunya akan terjadi pemerataan kesejahteraan masyarakat dan kami yakin KUP bisa menjadi program nasional,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Supriyatno menyambut positif atas kepercayaan yang diberikan terhadap bank daerah dalam melaksanakan program KUP tersebut.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
