SOLOPOS.COM - Menteri Desa dan Pembanguan Daerah Tertinggal Marwan Ja'far (tiga dari) didampingi Wakil Ketua DPRD Jateng Sukirman (dua dari kanan) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Desa Patemon, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, Sabtu (23/1/2016). (Insetyonoto/JIBI/Semarangpos.com)
Kunjungan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertingga, Marwan Ja’far, di Jawa Tengah dilakukan diDesa Patemon, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, Sabtu (23/1/2016).
Semarangpos.com, SEMARANG – Menteri Desa dan Pembanguan Daerah Tertinggal, Marwan Ja’far, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Desa Patemon, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, Sabtu (23/1/2016). Sidak ini dilakukan Marwan guna memastikan program pemerintah dalam hal ini Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal terealisasi dengan baik.
“Agar program berjalan dengan baik antara teori dengan praktek di lapangan bisa sesuai,” ujar Marwan.
Dalam sidak itu, Marwan didampingi Wakil Ketua DPRD Jateng dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Sukirman, serta diterima Kepala Desa Patemon, Puji Rahayu, dan anggota Badan Permusyawarahan Desa (BPD) Patemon, Joko.
Dalam sidak itu, Marwan didampingi Wakil Ketua DPRD Jateng dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Sukirman, serta diterima Kepala Desa Patemon, Puji Rahayu, dan anggota Badan Permusyawarahan Desa (BPD) Patemon, Joko.
Marwan lebih lanjut mengatakan sidak ke desa kerap dilakukan setiap dirinya melakukan kegiatan di sebuah kabupaten atau kota. ”Kalau ada kunjungan ke kabupaten/kota saya pasti singgah di salah satu desa,” imbuhnya.
Dia menambahkan sidak tersebut juga untuk memastikan dana dari pemerintah untuk desa senilai Rp1 miliar yang sudah dicairkan benar-benar diterima pemerintah desa.
Sementara itu, Puji Rahayu mengungkapkan dana desa sudah dialokasi sesuai peraturan. ”Prioritas adalah untuk infrastruktur,” ujar dia.
Dalam kesempatan itu, Puji menunjukkan sumur serapan yang dibuat melalui swadaya desa dan sumbangan perusahaan kepada Menteri Marwan.
Mendengar penjelasan Kades Patemon, Marwan cukup puas serta memberi beberapa catatan, semisal masalah pengembangan perekonomian yang harus melibatkan masyarakat luas.
Sementara itu, Joko menyambut baik adanya pendamping desa yang merupakan program dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
Pendamping desa tersebut diharapkan akan menjadi fasilitator program-program pembangunan desa. Hanya saja, Joko mempertanyakan adanya lembaga swadya masyarakat (LSM) yang juga sering menjadi pendamping desa.
”Keberadaan LSM dan pendamping desa bisa menjadi tumpang tinding jika tidak diatur,” ujar dia.
Joko mencontohkan LSM Qorriyah Toyyibah pimpinan Bahrudin sering memberikan pendampingan kepada Desa Patemon. Namun, LSM itu tidak memberikan program bantuan ke desa.
”Karena tugas LSM hanya pendampingan dan fasilitator, maka harus diatur keberadaannya dengan pendamping desa agar tidak tumpang tindih. Apalagi kadang apa yang dijanjikan LSM tidak sesuai kenyataan di lapangan,” harap Joko.
Menanggapi hal ini, Marwan akan mengatur keberadaan LSM yang mendampingi program desa. “Semua pihak boleh terlibat mendampingi desa untuk perkembangan warganya. Tetapi memang harus konkrit,” ujar dia. Insetyonoto