SOLOPOS.COM - ilustrasi (istimewa)

Kunker sejumlah pejabat Pemprov Semarang termasuk Gubernur Jawa Tengah dan Ketua DPRD mendapat sorotan elemen masyarakat.

Kanalsemarang.com, SEMARANG-Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah mengecam kunjungan ke luar negeri Gubernur Ganjar Pranowo bersama rombongan yang menelan anggaran Rp2,3 miliar.

Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima

Divisi Korupsi, Politik, dan Anggaran KP2KKN Jawa Tengah (Jateng) Rony Maryanto mengatakan kunjungan ke luar negeri Gubernur dan puluhan pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tidak mencerminkan perilaku pejabat yang efisien dan efektif dalam menggunakan uang rakyat.

“Di tengah warga Jateng yang masih banyak kesulitan mencari makan, malah ada jatah anggaran Rp2,3 miliar untuk kunjungan ke luar negeri Gubernur dan pejabat SKPD,” katanya di Semarang, Senin (28/9/2015).

Pernyataan Rony ini menanggapi kunjungan Gubernur Ganjar Pranowo, Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi, dan puluhan pejabat SPKD Pemprov Jateng ke Suriname, Belanda, dan Jerman.

Lawatan Gubernur ke tiga negara tersebut dijadwalkan selama 13 hari, 27 September-9 Oktober 2015. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng mengalokasikan anggaran ke luar negeri itu senilai Rp2,3 miliar.

Rony lebih lanjut menyatakan pihaknya tidak anti terhadap kunjungan pejabat ke luar negeri, tetapi bila hanya sekadar menghambur-hamburkan uang rakyat maka harus ditolak keras.
”Saat kami mendengar adanya kunjungan puluhan pejabat Pemprov Jateng ke luar negar menghela nafas dan bilang astagfirullah,” tandasnya.

Anggaran kunjungan yang besar mencapai Rp2,3 miliar sambung dia, sangat kontras dengan kondisi warga Jateng yang masih banyak di bawah garis kemiskinan.

Mengutip data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng, Rony menyebutkan jumlah penduduk miskin atau di bawah garis kemiskinan 2015 bertambah 15.210 menjadi 4,577 juta jiwa dibandingkan 2014 sebanyak 4,562 juta jiwa.

”Ganjar mesti merealisasikan janji-janji kampanyenya peduli terhadap rakyat dan mengentaskan kemiskinan. Bukan malah bedol desa mengajak puluhan pejabat ke luar negeri,” ujarnya.

Menurut Rony kunjungan kerja ke Suriname, Belanda, dan Jerman itu lebih banyak acara seremonial saja sehingga mestinya tidak perlu melibatkan banyak pejabat.
Rony juga mengecam Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi yang mengikuti kunjungan Gubernur.

”Legislatif itu mengontrol eksekutif tapi Ketua Dewan Rukma malah tergiur ikut kunjungan dengan mengajak istrinya,” tukasnya.
Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Jateng Sriyanto Saputro mengungkapkan keikutsertaan Rukma Setyabudi belum bisa dikatakan memakili DPRD Jateng.

”Namun, kami tidak mempersoalan keikusertaan Rukma mengikuti kunjungan Gubernur ke luar negeri,” kata dia.

Mengenai anggaran dana kunjungan ke Suriname, politisi dari Partai Gerindra ini mengatakan sudah dibahas dengan Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama Pemprov Jateng, bahkan ada beberapa anggota Komisi E DPRD Jateng yang ikut, tapi ternyata batal.

”Agar tidak terkesan nglencer, kami berharap Gubernur nantinya memberikan penjelasan kepada publik tentang hasil yang diperoleh dari kunjungan ke luar negeri,” harap dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya