SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Kanalsemarang.com, SEMARANG- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan pihaknya akan memfasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah melakukan inovasi-inovasi dalam pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Di samping mendorong pemda melakukan inovasi dalam pelayanan publik, Mendagri juga menyinggung pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Di sela kegiatannya di Jogja, Rabu, Mendagri menilai perencanaan APBD masih ada indikasi belum semua daerah transparan atau masih adanya ketidakselarasan dokumen perencanaan pembangunan dan APBD.
“Begitu pula mengenai pendapatan asli daerah (PAD), belum sesuai dengan potensi yang ada,” kata mantan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI itu seperti dikutip Antara, Rabu (10/12/2014).
Selanjutnya, Mendagri juga menilai belanja anggaran dalam APBD belum sesuai dengan standar belanja atau masih tidak tepat waktu pada tahapan-tahapan penyusunan APBD atau APBD perubahan.
“Di samping itu, masih adanya penerimaan dana bantuan sosial (bansos) dan hibah yang diindikasikan masih fiktif,” kata mantan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan itu.
Alumnus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang itu juga menilai pembahasan APBD masih belum sesuai dengan ketentuan. Misalnya, pemberian bantuan sosial tidak terencana.
Oleh sebab itu, Tjahjo memandang perlu penyempurnaan regulasi pengelolaan keuangan daerah dan pembinaan pengawasan akuntabilitas keuangan negara/daerah. Selain itu, penyempurnaan beberapa regulasi lainnya serta optimalisasi pembinaan dan pengawasan.
