Layanan Publik di Grobogan Paling Patuh, Ombudsman: Nilainya Nyaris Sempurna

Solopos.com, SEMARANG — Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah (Jateng), mencatatkan skor nyaris sempurna dalam Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik Tertinggi se-Indonesia pada tahun 2022. Berdasarkan penilaian yang dilakukan Ombudsman, Grobogan mendapat nilai 98,2 persen dan melampaui pencapaian 415 pemerintah kabupaten lain di Indonenesia.

Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah, Siti Farida, mengatakan Kabupaten Grobogan sudah menjalani serangkaian investigasi oleh tim pemeriksa dari Ombudsman RI sebelum mendapatkan status tersebut. Investigas ini dilakukan untuk mengetahui standar layanan publik yang selama ini dijalankan di 415 kabupaten dan 98 kota seluruh Indonesia.

Promosi Safari Ramadan BUMN 2024 di Jateng dan Sulsel, BRI Gelar Pasar Murah

“Kami melakukan investigasi sekitar lima hari di sana. Jadi tim dari kantor pusat mengecek langsung layanan publik di masing-masing OPD [organisasi perangkat daerah]. Proses penilaiannya dalam rentang waktu Juli sampai Oktober 2022. Hasilnya, Pemkab Grobogan terutama perangkat daerah dinilai berkompeten dalam menata organisasi sangat rutin dan memberikan penguatan, sehingga birokrasi di Grobogan ini menjadi sangat paham layanan publik. Penilaiannya sudah diverifikasi langsung dari Ombudsman RI,” beber Farida saat dijumpai Solopos.com di kantornya, Jumat (23/12/20220.

Lima kantor dinas dianggap berpengaruh terhadap peningkatan layanan publik di Grobogan. Kelimanya adalah Dinas Penanaman Modal, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Pendidikan (Disdik) dan puskesmas. Sementara raihan ini disebut Farida tak bisa dilepaskan dari peran kepala daerah, Bupati Sri Sumarni.

“Beliau selama ini bersikap nothing to lose. Bupati Grobogan berhasil menggerakan bawahannya di lingkungan Pemkab untuk bergerak cepat melakukan berbagai perbaikan pelayanan publik. Kepemimpinannya pun bisa mempengaruhi jajaran top leader di bawahnya untuk bersikap pro aktif,” jelasnya.

Baca juga: Ombudsman: Penggunaan Kartu Tani Pemaksaan

Kemampuan sang bupati menggerakkan pejabat daerah ini disebur Farida pada akhirnya mampu mengerakkan bawahan. Mulai kepala bagian organisasi pemerintah kabupaten hingga anak buahnya.

Aduan

Farida pun menyebut perilaku Bupati Grobogan Sri Sumarni yang sudi mendengar segala aduan dari warganya, yang ditindaklanjuti sambil memperbaiki layanan publik.

“Padahal dulu wilayah Grobogan sering dilaporkan ke Ombudsman. Termasuk kaitannya sama layanan Dinas Penanaman Modal, puskesmas, Disdik, Dinsos, atau Dukcapil. Sejak saat itu mereka mau menindaklanjuti secara intensif lewat diskusi bersama Ombudsman,” sambung Farida.

Masih menurut Farida, capaian lain juga direngkuh kota asal Jateng, yakni Kota Magelang yang meraih predikat Layanan Publik Terbaik Nasional untuk Kategori Wilayah Kota. Kota Magelang meraih skor indeks 95,1 persen, mengungguli Kota Semarang yang hanya menempati posisi 33 nasional.

Baca juga: Edarkan Langsung ke Masyarakat, Cara Baru Pengedar Rokok Ilegal di Grobogan

Farida mengatakan, keberhasilan yang dicapai Kota Magelang adalah lantaran Wali Kota Muchammad Nur Aziz sukses menerapkan layanan respons cepat terhadap masalah layanan publik. “Ombudsman menilai Kota Magelang punya inovasi yang banyak untuk gerakan budaya pelayanan publik mengingat Wali Kotanya mantan dokter yang paham soal pelayanan,” ungkapnya

Kepala Ombudsman Jateng menandaskan, dilihat dari kinerja layanan publik di 35 kabupaten/kota Jateng, hanya Kabupaten Purworejo yang mendapat sorotan. Kabupaten di Jateng bagian selatan ini masuk kategori zona kuning atau standar layanan publik yang perlu mendapat perbaikan.

“Standar layanan pendidikannya sangat buruk. Kepuasan masyarakat juga disorot. Di Purworejo banyak aduan yang muncul. Mulai seragam, sumbangan sekolah, pemenuhan sarana prasana. Ini patut jadi perhatian sendiri bagi pemerintahnya,” tuntas Farida.