SOLOPOS.COM - Ilustrasi sekolah kedinasan. (google.img)
Lembaga pendidikan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) diharapkan terus memperbaiki diri.
Kanalsemarang.com, KEBUMEN-Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengharapkan perilaku birokrasi yang buruk di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), perlu diperbaiki agar dapat menghasilkan lulusan yang semakin baik.
“Menurut saya, IPDN bukan dibubarkan tapi diperbaiki soal perilaku birokrasi buruk yang ada seperti korupsi dan yang tidak mengikuti ketentuan,” kata Ganjar di sela kunjungan kerja di Kabupaten Kebumen, Rabu (9/9/2015).
Hal tersebut disampaikan Ganjar saat dimintai tanggapan mengenai pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang mengusulkan pembubaran IPDN kepada Presiden Joko Widodo.
Ganjar mengungkapkan berdasarkan pengalaman yang dibuktikannya sendiri, lulusan IPDN yang bekerja di Jateng bagus dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan.
“Saya mendapatkan suplai [lulusan IPDN] dari pemprov untuk mendampingi saya, kebetulan orang-orang di sekitar saya beberapa di antaranya lulusan IPDN dan anaknya baik-baik, bahkan mereka relatif lebih tahu perannya,” ujarnya.
Menurut Ganjar, dalam konteks birokrasi, para lulusan IPDN relatif lebih dapat dikendalikan (controlable).
“Ketika mereka menjadi ‘follower’ dia bisa jadi ‘follower’, ketika dia menjadi ‘leader’ dia menjadi ‘leader’, dan ketika dari ‘leader’ menjadi ‘follower’ dia cepat menyesuaikan,” katanya.
Mengenai perilaku lulusan IPDN yang dinilai Ahok tidak baik, Ganjar berpendapat bahwa itu tergantung dari pribadi masing-masing.
“[Lulusan IPDN] ada yang tidak baik tapi lebih banyak yang baik dan kalau soal perilaku, mau itu lulusan IPDN atau lulusan universitas akan sama kalau soal perilaku,” ujarnya.
Sebelumnya, Ahok mengaku mengusulkan pembubaran IPDN kepada Presiden Joko Widodo karena menilai lulusan IPDN banyak yang tidak beres dalam bekerja.
Menurut Ahok, untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang baik dan potensial, pemerintah tidak harus menggembleng seperti militer di IPDN karena perusahaan swasta dan TNI/Polri mampu menyediakan PNS yang baik.