Lima hari sekolah, aturan yang termuat dalam Permendikbut No.23/2017 ditentang sejumlah kalangan, termasuk para santri di Jateng.
Semarangpos.com, SEMARANG – Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) meminta para santri di Jawa Tengah (Jateng) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Peduli Pendidikan (KMPP) untuk menggelar aksi ke Jakarta jika tuntutan terkait pencabutan kebijakan lima hari sekolah atau full day school diabaikan.
Promosi Tenang, Asisten Virtual BRI Sabrina Siap Temani Kamu Penuhi Kebutuhan Lebaran
Sebelumnya, aksi menolak kebijakan lima hari sekolah yang tertuang dalam Permendikbud No.23/2017 tentang Hari Sekolah digelar KMPP dalam sebuah demo di depan Kantor Gubernur Jateng, Semarang, Jumat (21/7/2017).
Dalam aksi itu, KMPP yang terdiri dari beberapa elemen masyarakat seperti santri, ulama, dan tenaga pengajar di pondok pesantren menolak diberlakukannya Permendikbud No.23/2017 karena dinilai akan melemahkan madrasah diniyah.
Dengan adanya Permendikbud No.23/2017 itu, mereka khawatir jam belajar di madrasah diniyah yang selama ini dijalankan sore hari tak bisa dilakukan.
”Jika tuntutan kita tidak diindahkan pemerintah, apakah saudara siap jika harus turun aksi ke Jakarta?” tanya Ketua DPP FKDT, Lukman Hakim, dalam aksi itu.
Para santri yang mendengar pun secara tegas menjawab,”Siap”.
Dalam kesempata itu, Lukman juga meminta para pengiat madrasah dan pondok pesantren tidak memilih calon yang tidak memberi dukungan terhadap madrasah, baik dalam Pilkada 2018 maupun Pilpres 2019 nanti.
Ia menilai politikus yang tidak pro madrasah tidak layak menjadi pemimpin. “Saya mengimbau kepada para ustaz, guru ngaji, serta pengiat madrasah dan pondok pesantren untuk tidak memilih pemimpin yang tidak mendukung madrasah,” seru alumnus UIN Walisongo, Semarang itu.
KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
