SOLOPOS.COM - Ilustrasi investasi (JIBI/Harian Jogja/Dok.)
Longsor Banjarnegara menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. BPBD Jateng alokasikan Rp2,8 miliar untuk rekonstruksi pascabencana
Kanalsemarang.com, SEMARANG—Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Tengah Sarwa Pramana mengatakan pemerintah provinsi setempat mengalokasikan anggaran Rp2,8 miliar untuk rekonstruksi pascabencana dan santunan korban tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara.
“Uangnya sudah ada di rekening BPBD Jateng dan akan diserahkan kepada para korban tanah longsor melalui Pemerintah Kabupaten Banjarnegara,” katanya seperti dikutip Antara, Senin (12/1/2015).
Menurut dia, anggaran rekonstruksi pascabencana dan santunan para korban itu akan diserahkan untuk korbna tanah longsor di Desa Pencil, Kecamatan Wanayasa, Desa Sijeruk, Kecamatan Banjarmangu dan Dusun Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar.
Ia menjelaskan bahwa sebanyak 110 unit rumah milik warga yang roboh akan mendapatkan ganti rugi masing-masing Rp15 juta, tiga unit rumah rusak berat memperoleh bantuan masing-masing Rp10 juta, sembilan korban luka berat akan diberi santunan Rp7,5 juta.
“Dana tersebut tidak langsung diberikan kepada warga tapi akan dititipkan ke BPBD Kabupaten Banjarnegara dulu sebelum didistribusikan kepada para korban dengan pertimbangan kalau diberikan langsung dikhawatirkan akan digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya,” ujarnya.
Selain anggaran sebesar Rp2,8 miliar dari Pemprov Jateng, kata dia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga akan memberikan bantuan Rp25 juta per kepala untuk warga yang akan direlokasi.
“Lahan untuk relokasi akan disediakan Pemkab Banjarnegara, termasuk fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya seperti tempat ibadah dan kandang komunal,” katanya.
Untuk sementara relokasi yang ada di Dusun Jemblung sebanyak 27 rumah, di Desa Pencil 38 rumah, Desa Pandansari sebanyak 28 rumah, dan Desa Sijeruk sebanyak 16 rumah.
Terkait dengan rencana Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang akan melakukan transmigrasi lokal untuk warga Banjarnegara yang berada di daerah rawan bencana, Sarwa meminta agar sebelumnya dilakukan pendataan yang valid