LONGSOR BANJARNEGARA : Pencairan Dana Tak Terduga Tunggu Surat dari Bupati

Ilustrasi (Dok/JIBI/Harian Jogja)

Kanalsemarang.com, SEMARANG – Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Tengah Sarwa Pramana mengatakan bahwa pencairan dana tak terduga (DTT) untuk korban bencana tanah longsor di Dusun Jemblung, Kabupaten Banjarnegara, menunggu pengajuan dari kepala daerah setempat.

Promosi Kuliner Legend Sate Klathak Pak Pong Yogyakarta Kian Moncer Berkat KUR BRI

“Bupati ajukan sekarang, besok pagi pasti saya cairkan,” katanya di Semarang seperti dikutip Antara, Selasa (16/12/2014).

Sarwa mengungkapkan bahwa pihaknya tidak mau berspekulasi berapa angka yang diajukan oleh kepala daerah karena pencairan DTT rawan terjadi penyimpangan jika tidak valid.

Menurut dia, DTT yang tersedia saat ini sebesar Rp23 miliar lebih dari dana awal yang mencapai Rp30 miliar.

Ia menjelaskan bahwa DTT yang akan dicairkan akan digunakan untuk membiayai seluruh masyarakat yang terdampak bencana alam tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara.

“Membiayai itu dalam arti memberikan santunan untuk korban meninggal dunia sebesar Rp4 juta per orang, dan bantuan Rp5 juta untuk rumah roboh atau rusak,” ujarnya.

Sarwa mengharapkan masa tanggap darurat dan proses evakuasi para korban tanah longsor di Dusun Jemblung dapat diperpanjang sampai tuntas penanganannya.

“Perpanjangan waktu proses evakuasi para korban dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan seluruh pemangku kepentingan dan keluarga korban, serta dengan pertimbangan cuaca yang baik dan sumber daya manusia atau relawannya tersedia,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Sarwa menyebutkan bahwa jumlah pengungsi tanah longsor yang berada di sepuluh titik pengungsian mencapai 1.141 jiwa.

“Secara keseluruhan kebutuhan logistik pengungsi dari berbagai pihak saat ini lebih dari cukup dan yang dibutuhkan pengungsi adalah obat gatal-gatal, obat turun panas, pakaian dalam, pembalut wanita, serta kebutuhan sekolah untuk anak-anak, termasuk tambahan gizi berupa susu serta roti,” ujarnya.

Terkait dengan rencana Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang akan melakukan transmigrasi lokal untuk warga Banjarnegara yang berada di daerah rawan bencana, Sarwa meminta agar sebelumnya dilakukan pendataan yang valid.

“Mengenai lokasi relokasi untuk warga yang mengikuti transmigrasi lokal harus ada rekoemndasi dari Badan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi serta Dinas ESDM Jateng yang menyatakan bahwa daerah itu aman,” katanya.