SOLOPOS.COM - Wakil Ketua DPRD Grobogan, Sugeng Prasetyo (dua kiri), Ketua Komisi A DPRD Grobogan, Musapak (dua kanan) dan Kepala DPMPTSP, Aries Ponco Wibowo (kanan) saat Rembug Rakyat membicarakan pelayanan publik di Kabupaten Grobogan. (Istimewa)
Solopos.com, GROBOGAN — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan memaksimalkan fungsi mal pelayanan publik (MPP) yang sudah ada untuk membantu berbagai jenis layanan kepada masyarakat dalam satu tempat.
Saat ini, sudah ada 32 gerai jenis layanan yang bisa dilayani di MPP Kabupaten Grobogan. Hal itu terdiri atas pelayanan perizinan dan penanaman modal pada tingkat kementerian, kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri. Termasuk juga instansi pemerintah daerah, baik tingkat provinsi ataupun Kabupaten.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Grobogan, Aries Ponco Wibowo, mengatakan dengan adanya MPP tersebut sangat mempermudah masyarakat yang ingin melakukan proses perizinan maupun penanaman modal.
“Jadi kami buka gerai di situ sehingga masyarakat bisa menggunakan layanan di satu tempat dari berbagai macam urusan. Cukup di mal pelayanan publik,” terang Aries dikutip dari Rembug Rakyat di TATV, Rabu (11/10/2023).
“Jadi kami buka gerai di situ sehingga masyarakat bisa menggunakan layanan di satu tempat dari berbagai macam urusan. Cukup di mal pelayanan publik,” terang Aries dikutip dari Rembug Rakyat di TATV, Rabu (11/10/2023).
Diharapkan, MPP itu bisa dimanfaatkan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Terlebih, letak dari MPP sendiri juga berada di tempat strategis, yakni di Simpang Lima Grobogan.
Selain itu masyarakat juga bisa menyelesaikan beberapa urusan dalam satu hari di tempat yang sama.
Dikatakan, MPP yang sudah berdiri itu buka pada hari kerja. Sementara untuk online bisa dilayani setiap saat. Di MPP juga memiliki ruang yang sangat ramah difabel dan ramah anak karena dilengkapi dengan taman bermain.
Selain datang secara langsung, masyarakat yang ingin mengurus perizinan dan hal lainnya sudah disediakan aplikasi melalui handphone atau laptop. Pelayanan itu bisa diakses langsung oleh masyarakat.
“Mulai tahun 2023 kemarin, kami menjadi salah satu pilot project nasional, yaitu MPP digital. Jadi skala nasional ada 20 kabupaten/Kota yang dijadikan pilot project MPP digital. Salah satunya, MPP Kabupaten Grobogan,” beber Aries.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Grobogan, Sugeng Prasetyo, mengatakan dari tahun ke tahun penilaian pelayanan di DPMPTSP mengalami kenaikan. Bahkan pada tahun 2022 mendapatkan penilaian 98.02, meraih peringkat pertama nasional dari Ombudsman RI.
Dengan adanya MPP juga akan membuat masyarakat tidak ragu-ragu untuk mengurus berbagai keperluannya. Sebab, dengan nama mal juga akan membuat masyarakat lebih tertarik dengan mengurus langsung ke MPP.
Terkait dengan kemudahan masyarakat yang ada di perdesaan untuk mendapatkan pelayanan tersebut, kata Sugeng, Pemkab sudah membuat pelayanan terpadu di tingkat desa. Terutama pada pelayanan digital yang saat ini bisa dilakukan di desa.
“Mungkin hal-hal pelayanan yang masih bisa ditangani di tingkat desa, dilayani di tingkat desa. Dengan cara memberikan training kepada petugas di desa, supaya bisa membantu masyarakat yang susah kerana jaraknya jauh ke kota,” ungkap Sugeng.
Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Grobogan, Musapak, menilai secara umum pelayanan publik yang telah diselenggarakan DPMPTSP sudah baik. Namun tetap perlu peningkatan lagi.
Pihaknya juga mendorong dengan melakukan penilaian dengan cara inspeksi mendadak (sidak).
“Dalam rangka meningkatkan pelayanan tadi, tentunya kami juga melakukan kunjungan kerja ke kabupaten atau kota lain [mencari referensi] yang sudah memiliki pelayanan publik yang baik,” terang Musapak.
Musapak mengaku pihaknya juga melakukan evaluasi pelayanan DPMPTSP dengan mengundang masyarakat secara langsung. Selain itu juga melakukan rapat dengar pendapat secara berkala guna memastikan pelayanan publik bisa berjalan dengan baik.