SOLOPOS.COM - Ilustrasi stunting (Freepik)

Solopos.com, SEMARANG – Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021, Jawa Tengah masih mempunyai 19 kabupaten dan kota dengan kategori kuning untuk kasus stunting (prevalensi 20 sampai 30 persen). Di antaranya Kendal, Kota Semarang, Blora, Banyumas, Batang, Kabupaten Magelang, Banjarnegara, Kota Tegal dan Pemalang.

Kategori hijau (angka stunting prevelensi 10 sampai 20 persen) ada 15 kabupaten/kota. Di antaranya ;Sukoharjo, Kabupaten Pekalongan, Sragen, Rembang, Cilacap, Kudus, Purbalingga dan Kabupaten Semarang.

Promosi 796.000 Agen BRILink Siap Layani Kebutuhan Perbankan Nasabah saat Libur Lebaran

Kabupaten Grobogan menjadi satu-satunya kabupaten di Jawa Tengah yang berstatus biru, yakni memiliki angka stunting di bawah prevalensi 10 persen. Tepatnya di angka 9,6 persen.

Baca juga: BKKBN: RAN PASTI, Jateng Jadi Penentu Penurunan Angka Stunting

Jika dirangking berdasar angka stunting prevalensi terbesar, lima kabupaten angka stuntingnya terbesar berturut-turut ; Wonosobo, Kabupaten Tegal, Brebes, Demak dan Jepara. Sementara lima kabupaten yang memiliki prevalensi stunting terendah dimulai dari Kabupaten Grobogan, Kota Magelang, Wonogiri, Kota Salatiga dan Purworejo.

Jawa Tengah (Jateng) akan menjadi kawasan “penentu” dan berkontribusi besar di 2024 jika penurunan angka stuntingnya terus turun dari tahun ke tahun. Pada 2022 ini, Jateng termasuk salah satu dari 12 provinsi prioritas yang memiliki prevalensi stunting tertinggi.

Agar sesuai dengan target nasional penurunan angka stunting 14 persen, maka laju penurunan stunting per tahun haruslah di kisaran 3,4 persen. Untuk itu Pemprov Jateng ditagih komitmennya pada 2024 agar tidak ada kabupaten dan kota di wilayah Jawa Tengah yang berstatus merah (prevalensi di atas angka 30 persen).

Baca juga: Polres Grobogan Beri Penghargaan Sudarto si Penambal Jalan Rusak

Sementara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggelar Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI) di Semarang, Selasa (1/3/2022). Kegiatan ini untuk memastikan komitmen bersama dalam percepatan penurunan angka stunting.

“Kegiatan ini menjadi penting mengingat BKKBN sedang memfinalisasi RAN PASTI dengan pendekatan keluarga berisiko stunting. RAN PASTI menjadi acuan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting bagi kementerian dan lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, serta pemangku kepentingan lainnya,” kata Kepala BKKBN dr. HastoWardoyo.

Menurut Hasto, peran pendamping keluarga di daerah sangat penting karena menjadi garda terdepan penurunan angka stunting. BKKBN memiliki 200.000 Tim pendamping keluarga yang terdiri dari bidan, PKK dan kader KB atau kader pembangunan lainnya ada di desa. Jumlah ini setara dengan 600.000 orang. Mereka akan dilatih untuk mendampingi calon pengantin/calon pasangan usia subur, ibu hamil, ibu dalam masa interval kehamilan, serta anak usia 0-59 bulan.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya