SOLOPOS.COM - Presiden RI Joko Widodo menyampaikan keterangan pers usai menghadiri Kongres XVI GP Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (2/2/2024). ANTARA/Andi Firdaus
Solopos.com, SEMARANG – Gelombang kekecewaan atas sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pemilu 2024 terus bermunculan. Sikap kekecewaan itu kini datang dari Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Jawa Tengah (Jateng).
Perwakilan AMM Jateng, Lukman Azhary, mendesak Presiden Jokowi untuk berhenti menggunakan kekuasaannya sebagai langkah untuk berpihak kepada salah satu paslon capres yang bertarung di bursa Pilpres 2024.
Ia menilai keberpihakan Jokowi pada salah satu capres sangat kentara lantaran terbukti adanya penggunaan bantual sosial (bansos) yang ugal-ugalan.
“Bansos senilai hampir Rp400 triliun kemudian digunakan untuk mensukseskan salah satu paslon. Jika dibiarkan, hal ini akan semakin merugikan negara dan membahayakan APBN (anggaran pendapatan dan belanja neraga) Indonesia,” nilai Lukman di sela acara Mimbar Singosari di kantor Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jateng, Rabu (7/2/2024) malam.
“Bansos senilai hampir Rp400 triliun kemudian digunakan untuk mensukseskan salah satu paslon. Jika dibiarkan, hal ini akan semakin merugikan negara dan membahayakan APBN (anggaran pendapatan dan belanja neraga) Indonesia,” nilai Lukman di sela acara Mimbar Singosari di kantor Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jateng, Rabu (7/2/2024) malam.
AMM Jateng yang terdiri dari anggota Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dan Hizbul Wathan ini menilai selama tahapan Pemilu 2024 bermunculan pelanggaran etika.
Mulai dari keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, yang meloloskan pencalonan calon wakil presiden (cawapres) Gibran Rakabuming Raka, sampai yang terbaru adanya putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari, bersalah dalam menjalankan tahapan Pemilu.
Oleh sebab itu, lanjut Lukman, perlu ada peran kader muda Muhammadiyah untuk bersikap kritis. Tujuannya tak lain untuk menyelamatkan demokrasi atas apa yang disampaikan Jokowi.
“Mengawal demokrasi, maka proses pemungutan dan penghitungan suara pada 14 Februari 2024 harus benar-benar dipastikan bersih, transparan, dan akuntabel,” sambungnya.
Adapun poin pernyataan sikap dan tuntutan-tuntutan AMM Jawa Tengah sebagai berikut:
1. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk menghentikan sikap keberpihakan yang merusak muruah demokrasi.
2. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk berhenti mengintervensi dan mencampuri netralitas pejabat negara atau Aparatur Sipil Negara (ASN).
3. Mendesak Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) untuk bersikap tegas atas segala bentuk kecurangan, pelanggaran dan kejahatan pada Pemilu 2024.
4. Mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memperkuat peran pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu terutama terhadap dugaan abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan kontestan tertentu.
5. Mengajak seluruh elemen Mahasiswa dan Masyarakat Sipil untuk mengawal dan memastikan Pemilihan Umum Tahun 2024 diselenggarakan dengan penuh demokratis dan etis.
6. Menyerukan perlawanan kepada seluruh elemen Mahasiswa untuk mendobrak tirani dan menegakkan demokrasi.