SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi

Pengunjung mengamati produk olahan dari kulit sapi yang dipajang pada pameran Gelar Sepatu, Kulit dan Fesyen 2014 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (28/5/2014). Kementerian Perindustrian terus mendorong pengembangan industri tekstil dan alas kaki nasional sehingga dapat meningkatkan daya saingnya di pasar dalam negeri maupun internasional. Berdasarkan data Kemenperin, nilai ekspor produk tekstil pada 2013 mencapai US$12,68 miliar. Sedangkan, produk alas kaki mencapai US$3,86 miliar. (Rachman/JIBI/Bisnis)

Kemenperin Dorong Industri Tekstil dan Alas Kaki Lewat Gelar Sepatu Kulit dan Fesyen 2014

Masyarakat ekonomi ASEAN 2015 sudah di depan mata. Anggota DPRRI berharap semua produk dalam negeri memiliki standarisasi yang jelas agar lebih diterima di pasar 

Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima

 

Kanalsemarang.com, SEMARANG—Anggota DPR RI Juliari P. Batubara menyatakan standardisasi produk yang beredar di pasaran perlu diperketat dalam menghadapi penerapan kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.

“Begini, kita kan punya mekanisme Standar Nasional Indonesia (SNI). Itu yang digunakan. Bahwa seluruh produk harus memenuhi SNI. Standardisasi itu bisa diperketat,” katanya seperti dikutip Antara, Minggu (28/12/2014).

Menurut dia, penerapan standardisasi secara ketat bisa melindungi produk-produk lokal dari gempuran produk luar negeri yang masuk, sebab kebijakan standardisasi itu bersifat nontarif.

Namun, kata dia, produk-produk lokal juga harus disiapkan standardisasinya secara ketat agar bisa bersaing dengan produk-produk impor karena standardisasi tak bisa diterapkan sepihak.

“Ya, kan tidak mungkin kita perketat standardisasi barang-barang dari luar, sementara produk Indonesia tidak kena. Bisa diprotes dong sama negara-negara lain,” kata anggota Komisi IV DPR RI.

Makanya, Juliari mengatakan produk-produk lokal harus semakin ditingkatkan kualitasnya untuk memenuhi SNI, termasuk bila standarisasi kian diperketat sehingga bisa sama-sama bersaing secara sehat.

Perlindungan produk lokal seiring penerapan MEA pada 2015, diakuinya, menjadi salah satu permasalahan yang dibahasnya saat melakukan penyerapan aspirasi dengan masyarakat dan Pemerintah Kota Semarang.

“Sebagai anggota Komisi V [DPR RI], saya mencoba mengumpulkan konstituen dalam masa reses ini. Tentu, yang ada hubungannya dengan bidang saya, seperti koperasi, pasar, dan UMKM,” ujar dia.

Dari aspirasi yang masuk, kata dia, ada juga usulan pendirian “showroom” khusus UMKM untuk semakin memajukan sektor usaha kecil itu, sekaligus sebagai upaya protektif seiring penerapan MEA.

“Saya akan perjuangkan. Namun, saya melihat ‘showroom’ ini kurang begitu efektif untuk pemasaran ketimbang memakai teknologi komunikasi dan informasi (TIK), melalui jaringan internet,” katanya.

Ia mengatakan pemasaran produk yang dilakukan secara konvensional sekarang ini akan kalah dengan mereka yang memakai internet untuk memasarkan produknya, apalagi teknologi internet tidak mahal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya