SOLOPOS.COM - Kondisi pesisir di Morodemak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah (Jateng). (Solopos.com/Adhik Kurniawan).
Solopos.com, DEMAK – Gelombang penolakan terhadap penambangan pasir laut di Morodemak kembali digelorakan masyarakat di pesisir Demak.
Warga menilai permasalahan rob di pantai utara atau Pantura masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) yang belum tuntas hingga saat ini. Perwakilan warga Morodemak, Salim, mengatakan banjir rob di sepanjang pesisir Demak mengakibatkan banyak desa-desa tenggelam dan tidak sedikit yang terpaksa harus pindah.
Namun kondisi tersebut, hingga saat ini belum membuat pemerintah sadar akan dampak dari pembangunan dan penambangan yang sembarangan. “Ini [penambangan dan pembangunan yang sembarang] merusak lingkungan dan sama saja dengan menenggelamkan Rakyat Pesisir Demak,” tegas Salim kepada Solopos.com, Rabu (28/6/2023).
Salim mengaku setiap tahun sudah melaporkan permasalahan sedimentasi laut kepada pemerintah. Namun Pemerintah Demak maupun Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, disebut tidak memberi tanggapan maupun tindakan serius. “Rencana penambangan yang akan digunakan untuk mengisi tanggul-tanggul di Semarang bukan merupakan solusi di saat pesisir Demak sendiri sangat membutuhkan pasir,” nilainya.
Salim mengaku setiap tahun sudah melaporkan permasalahan sedimentasi laut kepada pemerintah. Namun Pemerintah Demak maupun Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, disebut tidak memberi tanggapan maupun tindakan serius. “Rencana penambangan yang akan digunakan untuk mengisi tanggul-tanggul di Semarang bukan merupakan solusi di saat pesisir Demak sendiri sangat membutuhkan pasir,” nilainya.
Lebih jauh, Salim menjelaskan kondisi lingkungan Demak, khususnya Worodemak, saat ini tidak membutuhkan adanya pengerukan. Namun justru perlu adanya pengurukan karena kondisinya yang semakin parah.
“Worodemak saja ini sudah banyak rumah tenggelam. Warga membutuhkan pengurukan. Karena akses jalan udah tenggelam. Tapi ini kok malah pasirnya mau ditambang gimana? Apa enggak kebalik,” tanyanya.
“Terus harapanya ya tolong pemerintah tolong surve, lihat langsung, terutama Pemprov Jateng, dan Demak juga. Karena bupatinya [Demak] enggak pernah datang sekalipun ke sini [Worodemak], enggak tahu dia [kondisi pesisir Worodemak],” harapnya.
Sementara itu, Manager Advokasi Kampanye Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Tengah, Iqbal Alma Gofani, mengatakan penambangan pasir laut di Morodemak bisa menimbulkan banyak persoalan. Paling parhanya bisa semakin cepat menghilangkan garis pantai. “Hilang akibat abrasi. Kawasan mangrove juga terancam hilang. Itu [dampak] belum sama hilangnya wilayah tangkap nelayan dan rusaknya ekosistem laut,” beber Iqbal.
Iqbal pun berharap pemerintah segera mencabut PP No. 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Sebab, hal itu akan mempercepat, memperluas dan melanggengkan kerusakan di pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.
“PP tersebut akan memperburuk kehidupan masyarakat pesisir yang tinggal di hampir 13 ribu desa pesisir di Indonesia,” jelasnya.
Disinggung mengenai langkah Walhi Jateng, Iqbal mengaku telah mendorong pemerintah untuk menghentikan beban kerusakan di Pantura yakni mulai dari beban industri, beban bangunan hingga pertambangan pasir laut.