SOLOPOS.COM - Foto ilustrasi (JIBI/Harian Jogja/Istimewa)
Kanalsemarang.com, BANJARNEGARA-Kebijakan pemerintah pusat yang kembali menerapkan moratorium pegawai negeri sipil (PNS) untuk lima tahun ke depan dikhawatirkan akan mengancam kualitas pelayanan publik di daerah, kata Sekretaris Daerah Banjarnegara, Fahrudin Slamet Susiadi.
“Dalam lima tahun penerapan moratorium PNS pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Banjarnegara telah kehilangan 1.400 PNS,” katanya, di Banjarnegara, Jawa Tengah seperti dikutip Antara, Rabu (3/12/2014).
Menurut dia, hal itu mengakibatkan sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kebingunangan karena kekurangan pegawai terutama tenaga-tenaga teknis.
Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa dalam lima tahun ke depan, dengan perhitungan 300-400 PNS pensiun setiap tahunnya, diperkirakan kekurangan PNS yang terjadi mencapai dua kali lipat dari sebelumnya.
“Kondisi ini akan mempersulit Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam melakukan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat,” katanya seperti dikutip Antara.
Ia mengatakan bahwa keadaan tersebut dipersulit dengan adanya ketentuan dari pemerintah pusat bahwa pemerintah kabupaten bisa memperoleh jatah formasi PNS jika komposisi APBD menunjukan perimbangan anggaran 60 persen belanja tidak langsung (BTL) dan 40 persen belanja langsung (BL).
“Kiranya sulit bagi pemerintah daerah bisa memenuhi ketentuan itu, dan masalah ini merupakan masalah juga bagi pemerintah daerah lainnya. Di Jawa Tengah, hanya Kota Semarang yang perimbangan APBD-nya memenuhi ketentuan tersebut,” katanya.
Menurut dia, upaya keras Pemkab Banjarnegara menyusun APBD agar sesuai proporsi tersebut telah diupayakan pada tahun 2013 lalu.
Akan tetapi, lanjut dia, proporsinya masih kurang sempurnanya karena perbandingan anggaran BTL masih 61 persen dan BL 39 persen.