SOLOPOS.COM - Ilustrasi kekeringan (JIBI/Solopos/Dok.)
Kanalsemarang.com, KUDUS—Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus, menyatakan bahwa tahun ini tidak memiliki alokasi dana untuk antisipasi bencana kekeringan, meskipun beberapa daerahnya setiap musim kemarau sering mengalami kesulitan air bersih.
Kepala Pelaksana BPBD Kudus, Jumadi, seperti dikutip Antara, Jumat (12/9/2014), mengakui, bahwa tahun ini BPBD Kudus memang tidak memiliki anggaran kebencanaan sehingga ketika ada daerah yang mengalami kesulitan air bersih harus menggandeng pihak swasta.
Belum tersedianya anggaran, disebabkan karena BPBD Kudus mengalami permasalahan pertanggungjawaban dalam penggunaan anggaran tahun sebelumnya yang hingga sekarang masih dalam proses penyelesaian.
Sementara di Kabupaten Kudus, katanya, terdapat 22 desa yang tersebar di delapan kecamatan yang dinilai rawan bencana kekeringan.
Puluhan desa yang dianggap rawan mengalami kekeringan tersebut, yakni Desa Lau, Cranggang, Piji, dan Cendono (Kecamatan Dawe), Tanjung Karang (Kecamatan Jati), Sidomulyo, Pladen, dan Sadang (Kecamatan Jekulo) Kutuk, Terang Mas, dan Glagahwaru (Kecamatan Undaan).
Kemudian Desa Mejobo, Temulus, Kesambi (Kecamatan Mejobo), serta Desa Gondang Manis dan Karangbener (Kecamatan Bae).
Sedangkan di Kecamatan Gebog dan Kaliwungu, sering mengalami kekeringan, diantaranya Desa Menawan, Jurang, Gondosari dan Kedungsari (Kecamatan Gebog), sedangkan di Kecamatan Kaliwungu, desa yang berpotensi mengalami kekeringan meliputi Desa Blimbing Kidul dan Setrokalangan.
Daerah yang sering meminta bantuan droping air bersih selama ini, yakni Desa Kutuk, Terang Mas dan Glagahwaru.
Bencana kekeringan yang terjadi sebelumnya, kata dia, dibantu lewat droping air bersih dari PDAM Kudus yang disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
Untuk antisipasi bencana kekeringan tahun ini, kata dia, sudah diupayakan lewat bantuan air bersih dari sejumlah perusahaan swasta di Kudus.
Di antaranya, PT Djarum, PR Sukun, PT Pura Group, PT Nojorono, serta PDAM Kudus.