SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solopos.com, SEMARANG — Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, memiliki strategi khusus untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Semarang. Salah satu strategi itu adalah dengan menaikan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan pegawai (TPP) sesuai dengan organisasi perangkat dinas (OPD) yang mampu memberikan kontribusi besar bagi PAD Kota Semarang.
“Memang sebenarnya sudah dilakukan, tunjangan kinerja atau TPP berbasis kinerja,” ujar Ita, sapaan karib Hevearita, Jumat (3/2/2023).
Namun, kata dia, selama ini mungkin belum sesuai, terutama untuk OPD-OPD penghasil PAD besar yang seharusnya diberikan tunjangan secara proporsional bagi pegawainya, dan tidak disamakan dengan OPD lain.
“Mungkin kemarin kadang semua diberikan, bagus semua. Makanya, kami akan buatkan tambahan indikator untuk dinas-dinas penghasil [PAD] sehingga [tunjangan kinerja] berbeda,” katanya.
“Mungkin kemarin kadang semua diberikan, bagus semua. Makanya, kami akan buatkan tambahan indikator untuk dinas-dinas penghasil [PAD] sehingga [tunjangan kinerja] berbeda,” katanya.
Menurut Ita, indikator untuk menilai kinerja pegawai dan OPD sudah ada, tetapi akan dibuatkan tambahan indikator untuk jajaran OPD yang diprioritaskan sebagai penghasil PAD.
“Kalau sama, [pegawai] dinas penghasil juga malas. Wong TPP sama, gaji sama, disuruh kerjanya masa jungkir balik, istilahnya. Kerja keras,” jelasnya.
“Makanya, kami apresiasi dari dinas penghasil [PAD] dengan memberikan support, semangat. Dan harus juga sesuai ketentuan perundang-undangan. Sebenarnya bisa dilakukan,” pungkasnya.
Diketahui, sejumlah OPD di Kota Semarang tidak mencapai target PAD, khususnya dari sektor retribusi yang sudah ditetapkan pada tahun ini, sebagaimana disampaikan Sekretaris Daerah Kota Semarang Iswar Aminuddin.
Saat Rapat Koordinasi Optimalisasi PAD dan Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah, di Balai Kota Semarang, Kamis (2/2) kemarin, Iswar mengakui sejumlah OPD yang kontribusinya terhadap PAD sangat kecil, dan dari tahun ke tahun masih banyak yang tidak mencapai target.
Di antara OPD yang tidak memenuhi target PAD, yakni Dinas Tenaga Kerja yang realisasi PAD-nya Rp1,87 miliar dari target yang ditetapkan Rp2,2 miliar atau sebesar 85 persen.
Lalu, Dinas Perdagangan dari target PAD yang ditetapkan sebesar Rp17 miliar hanya tercapai Rp13,6 miliar atau 80,21 persen, sedangkan Dinas Perhubungan realisasi Rp10 miliar dari target Rp13,9 miliar (72,46 persen).