SOLOPOS.COM - Petugas membantu warga eks-anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang baru turun dari KRI Teluk Gilimanuk saat tiba di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Jateng, Senin (25/1/2016). Berdasarkan data penumpang, dari 359 eks-Gafatar yang diangkut KRI Teluk Gilimanuk, 300 orang di antaranya berasal dari Yogyakarta dan selanjutnya mereka akan dibawa ke Asrama Haji Donohudan Boyolali. (JIBI/Antara Foto/R. Rekotomo)
Ormas Gafatar para anggotanya dalam proses pemulangan ke asal daerah masing-masing.
Semarangpos.com, SEMARANG-Sekitar 900 orang anggota organisasi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) dijadwalkan pada Pukul 15.00 WIB, Rabu (27/1/2016) akan mendarat di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang.
Untuk menyambut kedatangan Gafatar tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah melakukan rapat koordinasi dengan pihak terkait. Rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jawa Tengah (Jateng) Sri Puryono berlangsung di Kantor Gubernuran Jl. Pahlawan, Kota Semarang, Selasa (26/1/2016) malam.
“Rencana akan datang sekitar 900 anggota Gafatar dari Mempawah, Kalimantan Barat sehingga perlu dilakukan langkah persiapan,” katanya. Sri Puryono belum bisa memastikan mereka berasal dari daerah mana saja karena belum mendapatkan data nama-nama dan tempat asal anggota Gafatar tersebut.
“Jadi saya belum mengetahui berapa orang yang dari Jateng dan daerah lainnya,” imbuhnya.
Anggota Gafatar tersebut setelah tiba di Semarang, imbuh dia, nantinya ditempatkan penampungan sementara di Asrama Haji Donohudan, Boyolali.
“Sama seperti 351 orang anggota Gafatar yang telah tiba pada Senin lalu ditempatkan di Asrama Haji Donohudan,” imbuhnya.
Sebelumnya, sebanyak 351 orang anggota organisasi massa Gafatar terdiri dari 125 kepala keluarga (KK), dengan perincian 10 KK dari Jateng, 1 KK dari Bandung, dan 125 KK dari Daerah Istimewa Yogyakarta tiba di Pelabuhan Tenjung Emas Semarang pada Senin (25/1/2016).
Sementara itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan penangan Gafatar sudah dibicarakan dengan Presiden, Menteri Sosial, dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.
“Penanganan jangka pendek, menengah, dan panjang agar mereka menjalani kehidupan seperti semula,” ujar dia.
Ganjar menambahkan bila mereka sudah tidak mempunyai tempat tinggal dan keluarga lagi di kampung halaman salah satu alternatif dilakukan transmigrasi. “Bisa saja mereka dilakukan transmigrasi, ini salah satu alternatif,” tandas Gubernur.