PABRIK SEMEN PATI : Presiden Temui Masyarakat Kendeng, Kajian Lingkungan Segera Dilakukan

Pabrik semen yang hendak didirikan di Pati menuai protes, 17 perwakilan masyarakat Kendeng bahkan langsung menemui Presiden.

Semarangpos.com, JAKARTA — Sebanyak 17 orang perwakilan masyarakat Kendeng menyampaikan keluhannya terkait polemik pendirian pabrik semen di kawasan Gunung Kapur, Pati, Jawa Tengah (Jateng), Selasa (2/8/2016). Presiden Joko Widodo langsung menemui perwakilan masyarakat Kendeng itu di Istana Negara, kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Promosi BRI Meraih Dua Awards Mobile Banking dan Chatbot Terbaik dalam BSEM MRI 2024

Seusai pertemuan itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki yang turut hadir mendampingi Presiden Jokowi menjelaskan hasil pertemuan tersebut. Menurutnya, diskusi antara Presiden Jokowi dengan perwakilan masyarakat Kendeng berjalan dengan sangat baik.

“Tadi saya kira pembicaraan cukup baik, bicara dalam bahasa Jawa yang santun. Intinya saya kira tadi Bapak Presiden sudah mendengar keluhan dari masyarakat Kendeng tentang pembangunan pabrik semen dan eksploitasi kawasan Gunung Kapur di wilayah Kendeng,” katanya.

Terhadap keluhan tersebut, Presiden Jokowi menawarkan solusi untuk dilakukannya kajian lingkungan strategis terkait kelayakan eksploitasi kawasan tersebut. “Tadi Bapak Presiden sudah menyepakati akan dilakukan kajian lingkungan strategis supaya bisa diketahui di kawasan gunung kapur ini mana yang bisa dieksploitasi, mana yang tidak,” ujar Teten.

Saat ini, sudah dibangun satu pabrik semen milik PT Semen Indonesia dan sudah mencapai tahap 95% penyelesaian. Namun, jarak antara pabrik tersebut dengan kawasan tambangnya mencapai 10 km. “Jadi kalau di pabriknya ini memang sudah dapat izin, begitu pula pabriknya sudah berdiri. Tapi kawasan tambangnya itu masuk dalam kategori yang perlu dilihat kembali lewat kajian lingkungan hidup strategis,” lanjutnya.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi menugaskan Kantor Staf Kepresidenan untuk memimpin jalannya kajian lingkungan strategis tersebut. Teten menegaskan, selama proses kajian berlangsung, eksploitasi tambang belum bisa dilakukan. “Pak Presiden sudah meminta KSP yang akan mengkoordinir studi ini. Karena ini bukan hanya lintas kementerian, tapi juga lintas daerah. Diperlukan kira-kira 1 tahun studi itu,” ucapnya.

Teten menambahkan, studi tersebut nantinya akan melibatkan berbagai pihak. Salah satunya ialah Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan bebeberapa perguruan tinggi di Indonesia.

Koordinator Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK), Gunretno, yang ikut memberikan keterangan seusai pertemuan itu bersepakat dengan apa yang dibicarakan dengan Presiden Jokowi. Dirinya juga menyatakan bahwa warga Kendeng siap untuk dilibatkan dan diajak berdiskusi bersama.

“Karena sudah ada kesepahaman dengan Pak Jokowi, saya berharap agar hal tersebut ditindaklanjuti secepatnya. Warga siap diajak rembukan, karena selama ini warga tidak pernah diajak berembuk. Budaya rembukan harus kita pikirkan bersama-sama,” ujarnya.

Menutup keterangannya, Teten Masduki berharap solusi yang ditawarkan Presiden tersebut dapat menjadi jalan keluar terbaik bagi semua pihak. “Jadi nanti hasil studi itu yang akan jadi rujukan kita semua. Bagi pemerintah daerah, pemerintah pusat, investor, termasuk masyarakat. Saya kira itu jalan keluar terbaik bagi kemelut persoalan pabrik semen.”