SOLOPOS.COM - Wali Kota Semarang, Hevearita G Rahayu, saat memberikan arahan dalam rapat peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di Balai Kota Semarang, Kamis (2/2/2023). (Solopos.com-Ponco Wiyono)
Solopos.com, SEMARANG — Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, mengungkapkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang yang tidak sebanding dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2022 di wilayah tersebut.
Hal itu diungkapkan Wali Kota yang karib disapa Ita itu saat menggelar Rapat Koordinasi Optimalisasi PAD dan Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah di Balai Kota Semarang, Kamis (2/2/2023).
“Saat ini APBD Kota Semarang mencapai Rp5,9 triliun, sedangkan pendapatan [PAD] hanya Rp2,5 triliun. Idealnya, pendapatan bisa 50% [dari APBD] atau lebih untuk mendukung APBD. Seperti di Surabaya, APBD Rp10 triliun dan pendapatan Rp8 triliun,” ujar Ita.
Menurut Ita, masih banyak potensi dan peluang menggenjot PAD Kota Semarang yang bisa dioptimalkan. Apalagi, melihat kondisi masyarakat yang saat ini lebih baik pasca-dilonggarkannya pembatasan-pembatasan saat pandemi Covid-19 seperti berakhrinya PPKM.
Menurut Ita, masih banyak potensi dan peluang menggenjot PAD Kota Semarang yang bisa dioptimalkan. Apalagi, melihat kondisi masyarakat yang saat ini lebih baik pasca-dilonggarkannya pembatasan-pembatasan saat pandemi Covid-19 seperti berakhrinya PPKM.
Berakhirnya PPKM itu, seharusnya bisa membuat tingkat kesejahteraan, inflasi, dan laju pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang lebih baik. Bahkan, Kota Semarang mampu mencatatkan produk domestik regional bruto (PDRB) tertinggi di Jateng mencapai Rp123 juta per tahun.
Ita juga menyebut pendapatan di sektor sampah saat ini baru terkumpul sekitar 10 persen. Hal ini seharusnya bisa lebih ditingkatkan guna menggenjot PAD Kota Semarang.
Ita pun turut menyinggung Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai badan usaha penghasil yang diharapkan dapat melakukan efisiensi.
“Mereka kan penghasil justru harusnya bisa bantu pendapatan dengan devidennya. Penyertaan modal memang boleh di awal, tapi jangan ‘nyusu’ terus. Dengan keleluasaan yang diberikan untuk mengelola keuangan sendiri dan melakukan kerja sama B to B, saya minta badan usaha milik daerah ini bisa lebih optimal dari sisi pendapatan dan efisiensi keuangan,” ulasnya.
Senada juga disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Semarang, Iswar Aminuddin, yang menilai masih banyak organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum mencapai target PAD, khususnya dari sektor retribusi pada tahun 2022.
Di antara OPD yang tidak memenuhi target PAD, yakni Dinas Tenaga Kerja yang realisasi PAD-nya Rp1,87 miliar dari target yang ditetapkan Rp2,2 miliar atau sebesar 85 persen. Dinas Perdagangan dari target PAD yang ditetapkan sebesar Rp17 miliar hanya tercapai Rp13,6 miliar atau 80,21 persen, sedangkan Dinas Perhubungan realisasi Rp10 miliar dari target Rp13,9 miliar (72,46 persen).
Meski dari pendapatan secara umum Kota Semarang melampaui target pada 2022, Iswar berharap jajaran OPD yang kontribusi PAD-nya masih kurang itu bisa mengoptimalkan potensi yang dimiliki. “Kami telah menyiapkan sejumlah inovasi dan langkah strategis dalam meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi,” pungkas Iswar.