SOLOPOS.COM - Relokasi Pasar Johar (JIBI/dok)
Pasar Johar Semarang terbakar beberapa waktu lalu sehingga para pedagang sementara waktu direlokasi ke pasar darurat.
Semarangpos.com, SEMARANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang menyayangkan belum direlokasinya para pedagang Pasar Johar ke lapak sementara di kawasan Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT).
“Ini penting, masalah waktu. Bagi masyarakat [pedagang] menyangkut kehidupan mereka, biaya hidup, dan sebagainya,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Agung Budi Margono di Semarang, Jumat (12/2/2016).
Hal itu diungkapkan politikus Partai keadilan Sejahtera (PKS) tersebut di sela peninjauan jajaran pimpinan DPRD Kota Semarang ke Lapak Sementara Pasar Johar yang berada di kawasan MAJT Semarang.
Hal itu diungkapkan politikus Partai keadilan Sejahtera (PKS) tersebut di sela peninjauan jajaran pimpinan DPRD Kota Semarang ke Lapak Sementara Pasar Johar yang berada di kawasan MAJT Semarang.
Pemerintah Kota Semarang, kata dia, harus secepatnya menyelesaikan persoalan relokasi pedagang Pasar Johar agar keberlangsungan roda ekonomi para pedagang kembali berjalan seperti semula.
“Dalam waktu dekat, kami akan meminta komisi terkait [Komisi B] untuk mendampingi, supervisi. Tujuannya, agar pemerintah cepat menyelesaikan persoalan ini dan tidak berlarut-larut,” katanya.
“Dari kapasitas infrastruktur sebenarnya relatif memadai, namun ada catatan-catatan, seperti drainase, atap, dan talang air,” kata Agung, diamini Wakil Ketua DPRD dari Gerindra Joko Santoso.
Selain itu, Dinas Pasar juga diminta untuk mengantisipasi masuknya pedagang luar yang tidak memiliki hak menempati Lapak Sementara Pasar Johar agar tidak menimbulkan kecemburuan dan rasa ketidak adilan.
“Lengkapi sarana prasarana dan fasilitas yang sudah dijanjikan, seperti talang air, lampu, penangkal petir,” sambung Wiwin Subiyono, Wakil Ketua DPRD Kota Semarang dari Partai Demokrat.
Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi sebelumnya juga mengkhawatirkan relokasi pedagang Pasar Johar ke lapak sementara yang ditarget pertengahan Februari 2016 mundur lagi, mengingat pengundian lapak belum rampung.
“Sampai sekarang, pengundian lapak untuk pedagang saja belum selesai. Belum lagi pembangunan lapak pedagang, dan sebagainya. Kami khawatir relokasi pedagang bakal molor lagi,” kata Supriyadi.
Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan dan Pembangunan Dinas Pasar Kota Semarang Nurcholis mengakui belum semua pedagang diundi lapaknya karena sebagian pedagang ada yang belum mendaftar ulang.
“Ada pedagang yang belum daftar ulang, sulit ditemui, serta susah dihubungi. Masih ada sekitar 400 pedagang yang belum diundi. Namun, kami akan tetap melayani meski sudah dilakukan relokasi,” katanya.
Untuk menindaklanjuti kunjungan pimpinan DPRD, Dinas Pasar segera memberikan surat edaran kepada pedagang agar bisa membangun lapaknya mulai 15 Februari 2016, sekaligus kesepakatan waktu relokasi.