Jateng
Senin, 7 September 2015 - 05:45 WIB

Pejabat Jadi Sasaran Penyadapan, Begini Caranya

Redaksi Solopos.com  /  Rini Yustiningsih  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Ilustrasi penyadapan (JIBI/Dok)

Pejabat menjadi sasaran penyadapan untuk mendapatkan informasi strategis.

Kanalsemarang.com, SEMARANG — Para penjabat yang mempunyai kewenangan strategis membuat mereka menjadi target penyadapan untuk mendapatkan informasi strategis.

Advertisement

Hal ini diungkapkan pakar keamanan cyber Pratama Persadha kepada wartawan di sela Stadium General Grand Opening Riset FST Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, akhir pekan lalu.

Pratama mengatakan penyadapan terhadap para penjabat di Tanah Air sudah ramai dibicarakan termasuk yang mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan ibu negara Ani SBY yang menjadi target penyadapan Australia. Teknik penyadapan semakin semakin maju, tidak lagi hanya menyadap alat telekomunisi telepon tapi semua sumber informasi yang datang. ”Setiap informasi yang datang dari manapun di sana usaha penyadapan bisa terjadi, termasuk dari internet,” katanya.

Mantan ketua tim Informasi Teknologi (IT) kepresidenan ini lebih lanjut menyatakan penyadapan lewat internet banyak dilakukan karena lebih mudah dengan resiko yang tidak besar.

Advertisement

Informasi yang dimiliki para pejabat tersebut bisa diambil lewat email, instant messaging, cloud, dan berbagai aplikasi popular lainnya. “Kesadaran pejabat Indonesia akan keamananya cyber masih kurang. Banyak yang memakai email dan aplikasi instant messaging gratisan sebagai saluran informasi, menurut saya ini berbahaya,” ungkapnya.

Dia berharap pemerintah sekarang mulai memikirkan cara yang efektif untuk menjaga keamanan informasi yang dimiliki para pejabat penting di Tanah Air. Pasalnya pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sedang menggarap e-Government sehingga perlu ada kepastian kemanan yang andal.

“Sangat berbahaya bila nanti semua informasi penting dan rahasia secara terus-menerus diambil dengan mudah oleh pihak asing,” ujar ketua Communication and Informaton System Security Research Center (CISSReC).

Advertisement

Pemerintah menurut Pratama perlu memulai kerja sama dengan kampus untuk mengembangkan produk komunikasi dan informasi yang aman asli buatan dalam negeri.

Banyak hasil riset dan penelitian mahasiswa maupun dosen yang bisa dikembangkan, “Menggunakan produk buatan lokal bisa dikontrol dan langsung cek di samping itu lebih aman dibandingkan memakai produk asing,” tandasnya.

Dia menambahkan bila menggunakan produk dari luar negera sangat riskan karena beberapa negara maju menerapkan aturan tak tertulis bahwa teknologi yang mereka ekspor haruslah bisa mereka buka dari manapun.

“Ini artinya meski kita membeli secara resmi tapi tidak menutup kemungkinan negara asal produk tersebut bisa menyadap bahkan mengganggu proses komunikasi,” ujarnya.

Advertisement
Kata Kunci : Penyadapan Pejabat UU ITE
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif